BUPATI Meranti Terjaring OTT KPK, Pernah Viral Sebut Kemenkeu Sarang Iblis

TRIBUNBATAM.id - Bupati Meranti, Muhammad Adil tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023) malam.

Namun, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri masih belum mau menjelaskan duduk perkara setelah terjaringnya Bupati Meranti saat sedang melakukan tindak korupsi.

"Benar, tadi malam (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (7/4/2023).

Namun, KPK memastikan akan menyampaikan secara lengkap hasil penangkapan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat.

Baca juga: Bupati Meranti Dipanggil Kemendagri Sore Ini, Blak-Blakan Dana Bagi Hasil

Saat ini, tim penyidik KPK masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk kelengkapan penyidikan.

"Saat ini KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari berbagai pihak," katanya.

Jadi OTT KPK Pertama Tahun 2023

Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK baru pertama kali terjadi pada tahun 2023.

Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan," ujarnya.

Firli pun menegaskan pihaknya telah bekerja profesional terkait OTT yang dilakukan.

Di sisi lain, dirinya mengungkapkan tidak boleh adanya cacat hukum di akhir masa jabatannya sebagai pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," katanya dikutip dari Tribun Pekanbaru.

"Karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat," sambung Firli.

Sejumlah Pejabat dan Pihak Swasta Ikut Terjaring

Dalam operasi tangkap tangan Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK.