Bupati Meranti Dipanggil Kemendagri Sore Ini, Blak-Blakan Dana Bagi Hasil
Kemendagri memanggil Bupati Meranti untuk buka-bukaan mengenai dana bagi hasil migas alias DBH yang dinilainya kecil.
lihat foto
JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Bupati Meranti Muhammad Adil dipanggil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sore ini, Selasa (20/12/2022).
Pemanggilan Bupati Meranti oleh Kemendagri ini untuk membahas dana bagi hasil atau DBH yang sempat diprotes oleh Muhammad Adil beberapa waktu lalu.
Bupati Meranti Muhammad Adil sebelumnya menjadi perbincangan publik hingga dipanggil Kemendagri sore ini setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal DBH produksi minyak pada daerah yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.
Bupati Meranti Muhammad Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman.
Baca juga: Usai Sebut Iblis dan Setan, Akhirnya Bupati Meranti Adakan Pertemuan dengan Kemenkeu
Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.
Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.
Adil menyebutkan dengan jumlah penduduk miskin di daerahnya mencapai 25,68 persen.
Padahal, wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya naik drastis.
Muhammad Adil menyebutkan, besaran DBH yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.
Baca juga: Putra Kepri Suhajar Diantoro Mediasi Polemik Bupati Meranti dengan Kemenkeu
"Kementerian Dalam Negeri nanti pukul 16.00 WIB memfasilitasi rapat dan pertemuan pembahasan DBH Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut bakal berlangsung di Kantor Kemendagri dan hasilnya bisa diketahui setelah pertemuan.
Terkait protes Adil, Fatoni menyampaikan bahwa selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data.
Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan kepala daerah langsung.
Baca juga: Kecelakaan Laut di Karimun, KM Patria Meranti Bawa 20 Ton Barang Tenggelam
“Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia.
