Bawaslu Ungkap Tantangan Pengawasan Pemilu di Lingga, Termasuk Jaringan Internet

Karena satu pengawas desa akan mencakup beberapa pulau dan itu menjadi pr (pekerjaan rumah) kita hingga sekarang ini.

T : Selain tantangan geografis, bagaimana dengan sarana dan prasarananya?

Z : Dari 13 kecamatan di Lingga, ada 9 kecamatan dengan 27 desa yang banyak pulaunya. Itu menjadi kesulitan kami dalam hal pengawasan, khususnya dalam hal kampanye.

Nah untuk terkait dengan sarana dan prasarana, kami dari Bawaslu Lingga memiliki kendala listrik dan jaringan internet.

T : Apakah itu membuat kinerja Bawaslu terhambat atau bagaimana?

Z : Ya betul, karena dalam hal pengawasan dan pengiriman datanya agak lama dan terlambat.

T : Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Lingga atau stakeholder terkait persoalan ini?

Z : Dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga dan stakeholder pasti ada, karena ini merupakan agenda nasional, sehingga kebutuhan terkait sarana dan prasarana sudah harus diketahui oleh Pemkab Lingga.

Pengalaman kami di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 memang terhambat, karena listrik dan jaringan internet.

T : Dengan banyaknya daerah di Lingga yang jauh dari ibu kota, bagaimana rentang komunikasi Bawaslu Lingga dengan Bawaslu Kepri dan pusat, apakah ada kendala?

Z : Untuk itu tidak ada masalah sejauh ini. Yang menjadi kendala adalah komunikasi dengan masyarakat dan pengawasan desa yang ada di pulau dan belum memiliki jaringan internet.

Salah satu caranya, yakni harus terjun langsung ke lapangan atau pulau.

Kendati demikian kami bersama Pemkab Lingga akan berupaya melakukan Pemilu ini dengan baik.

T : Selain tantangan geografis, sarana dan prasarana, apalagi tantangan Bawaslu Kabupaten Lingga?

Z : Ada satu lagi yakni indeks kerawanan pemilu dan di Lingga masuk dalam kategori sedang.