BEGINI Cara Pemko Tekan Angka Kemiskinan di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Masalah kemiskinan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Kota Batam melakukan berbagai upaya.

Salah satunya akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023.

Persiapan untuk itu dilakukan dengan menggelar pertemuan, Senin (10/4/2023). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin memimpin jalannya FKP.

Di acara tersebut, Jefridin menyampaikan, FKP merupakan forum lanjutan dari pendataan Regsosek yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam pada 2022 lalu.

“Melalui pendataan Regsosek yang sudah dilakukan, didapati data kondisi ekonomi. Kemudian perlu diadakan uji publik sehingga data benar akurat,” katanya.

Baca juga: RIBUT Taksi Online vs Pangkalan di Batam Picu Amarah Warga Kampung Tua

Uji publik data, kata Jefridin, dilakukan guna memvalidasi data yang telah diperoleh ke tiap kelurahan untuk menyatakan data tersebut adalah valid.

Ia menyampaikan regsosek dilakukan dengan tujuan agar data kemiskinan di Kota Batam bersumber dari data sama.

Jefridin mengatakan, Pemko Batam sangat serius untuk mengendalikan dan mengentaskan kemiskinan, sehingga data tersebut sebagai acuan menentukan dasar pengentasan kemiskinan di Kota Batam.

“Kalau data kemiskinan bersumber dari data yang sama satu data, maka program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Pihaknya berharap kepada masyarakat melalui kelurahan dan RT/ RW serta tokoh masyarakat agar dapat turut terlibat aktif  pada kebijakan dan rencana pemerintah.

“Dengan kita melibatkan masyarakat, melalui RT dan tokoh masyarakat untuk menentukan apakah warga miskin yang dihasilkan dari Regsosek sudah sesuai dan tepat sasaran,” ujarnya.

Adapun kelompok kesejahteraan masyarakat dikelompokkan menjadi 4 kategori.

Pertama kategori 'sangat miskin' yaitu orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan akibat minimnya penghasilan.