Rekam Jejak Ganjar Pranowo, Penjual Bensin Eceran Jadi Calon Presiden dari PDIP

Dia menjadi anggota pers mahasiswa, masuk dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan aktif sebagai mahasiswa pecinta alam.

Saat masih jadi mahasiswa itu pula Ganjar bergabung sebagai kader PDI-P di tahun 1992.

Ia memilih PDI-P karena dinilainya sebagai antitesis dari rezim Presiden Soeharto.

Ia kemudian lulus bergelar sarjana hukum pada 1995.

Baca juga: Reaksi Duo Prabowo Sandiaga Disebut Jokowi Cocok Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Baca juga: Halal Bihalal Ganjar Pranowo di Purbalingga Dipenuhi Keluarga Besar Bani Hisyam Kalijaran

Selanjutnya, Ganjar mencoba peruntungan sebagai konsultan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sebuah perusahaan swasta.

Karier profesionalnya di bidang konsultan dia setop di tahun 1999.

Kemudian, Ganjar memantapkan diri menekuni politik praktis pada tahun 2002.

Ganjar saat itu mendapat kesempatan menjadi Deputi I Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) PDI-Perjuangan.

Ganjar juga menjadi anggota Bidang Penggalangan Panitia Pemenangan Pemilu Pusat pada tahun berikutnya.

Mulai tempati jabatan publik

Setelah dua tahun menekuni politik praktis, Ganjar ditugaskan menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P periode 2004-2009.

Dari sini, kariernya moncer. Sebagai anggota DPR RI partai oposisi, Ganjar lihai mengkritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada Februari 2005, Ganjar Pranowo, bersama rekannya Agus Tjondro menggulirkan kritik keras kepada Presiden SBY karena dianggap tidak melaksanakan UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN tahun 2005.

Baca juga: Ganjar Jadi Capres PDIP, Soerya Respationo Siap Menangkan di Kepri

Baca juga: Megawati Beri Kopiah Hitam ke Ganjar Pranowo Capres PDIP

Ganjar juga tak ragu mengkritik lembaga tempatnya bernaung, salah satu contohnya adalah ketika DPR berlarut-larut gagal menyepakati dua materi dalam RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Februari 2008.

Dilansir dari kompas.com, Ganjar kemudian kembali menduduki kursi DPR pada periode 2009-2013.