Perintah Kapolri, Kabareskrim Bakal Panggil Denny Indrayana

TRIBUNBATAM.id - Penyidik Bareskrim Mabes Polri bakal memanggil mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Pemanggilan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap Denny Indrayana itu terkait laporan mengenai dugaan kebocoran informasi soal putusan MK terkait sistem Pemilu 2024.

Sebagai informasi, laporan terhadap Denny Indrayana teregister dalam Laporan Polisi (LP) bernomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 31 Mei 2023.

Pelapor kasus ini berinisial AWW.

Adapun terlapornya ialah pemilik/pengguna/penguasa akun Twitter @dennyindrayana dan pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @dennyindrayana99.

"Ya pada saatnya akan diperiksa," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Agus Andrianto saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Jumat (2/6/2023).

Agus menjelaskan, laporan terhadap Denny itu sedang diteliti oleh kepolisian saat ini.

Dia lantas mengungkit arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang selalu mendalami laporan yang berpotensi menimbulkan keonaran.

"Kan arahan Pak Kapolri sudah jelas, Pak Kapolri sudah sampaikan kita akan dalami laporan tersebut apakah menimbulkan keonaran atau tidak," tuturnya.

Sementara itu, kata Agus, pihaknya juga akan memeriksa saksi ahli dalam kasus ini supaya penanganannya berlangsung secara proporsional.

"Kalau memang itu berita-berita masih belum tentu, kemudian menimbulkan kegaduhan, kan sebaiknya ya nanti kita akan lihat dari keterangan ahlinya seperti apa," imbuh Agus.

Awal muka kasus Denny Indrayana mengeklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu.

Dalam kicauannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi.

Meski tidak menjawab dengan gamblang, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.