Banyak Perusahaan Asing Sewakan Alat Berat di Batam, Udin Singgung Aturan dalam UU

Semestinya, kata dia, BP Batam harus secara detail menanyakan penggunaan alat berat tersebut.

Setidaknya harus menggandeng pengusaha lokal. Pengusaha lokal berharap dilibatkan dalam projek perusahaan untuk bekerjasama.

"Ironisnya alat berat yang sudah masuk disini dijual lagi," katanya.

Menurutnya apabila pengusaha lokal dilibatkan maka akan menambah pajak sewa menyewa alat berat.

Pajak tersebut bernilai cukup besar dan masuk untuk negara Indonesia.

"Sewa crane 80 ton saja bisa ratusan juta perbulannya. Bayangkan pajaknya berapa untuk negara. Nah, sekarang Crane mereka banyak duduk padahal projek banyak," katanya.

Ia menambahkan apabila kondisi ini terus terjadi, pengusaha lokal alat berat di Kota Batam bisa 'Collapse'.

"Kami juga mendorong BP Batam untuk tegas juga soal ini. Kalau perlu buat aturan tertulis terkait wajib melibatkan perusahaan lokal ini. Jangan sampai perusahaan lokal tutup karena tidak kebagian proyek, akibat monopoli perusahaan asing ini," tuturnya.

Pengusaha lokal juga meminta untuk dilibatkan dalam projek perusahaan untuk bekerjasama. 

"Kalau tidak ada project, alat berat mereka akan ini menganggur. Sedangkan biaya perawatan dan pemeliharaan terus berjalan. Jadi saya mohon kepada BP Batam untuk melihat hal ini juga. Kasihan pengusaha lokal kita ini. Kita mendukung PMA namun jangan abaikan yang lokal ini," kata Udin.

Ke depan pihaknya juga akan mencoba berkomunikasi dengan perusahaan asing tersebut.

Kalau tidak ada perubahan, nanti bisa sidak atau pengecekan ke perusahaan. 

"Karena kami juga pengen tahu ini regulasi, dan aturan yang mereka pakai. Pengusaha lokal juga harus diperhatikan," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)