Heboh Kabar Database Dukcapil di Situs Hacker, Kemendagri Buka Suara

TRIBUNBATAM.id - Database kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kemendagri dikabarkan bocor serta muncul pada sebuah situs hacker.

Kemendagri pun buka suara terkait kabar kebocoran database dukcapil Kemendagri pada situs hacker, breachforum itu.

Mulanya, Kemendagri mengapresiasi laporan masyarakat yang telah menginformasikan dugaan kebocoran data tersebut.

Sehingga pihaknya melakukan langkah tindak lanjut.

Atas kasus tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi, dan mitigasi preventif.

"Kedua kegiatan tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan sampai saat ini masih berproses secara cepat," ungkap Stafsus Mendagri, Kastorius.

Baca juga: Hacker Jakarta Bobol Situs Penjualan Tiket Batam Singapura, Kini di Polda Kepri

Diinformasikan adalah bahwa data yang ada di breachforums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini.

"Kami bersama stakeholders terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu," lanjutnya.

Dugaan kebocoran data sebelumnya muncul pada 34 juta data pengguna paspor di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong buka suara terkait 34 juta data paspor yang diduga bocor.

Dia mengatakan, tim yang terdiri dari Kominfo, BSSN, dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.

Jutaan data paspor diduga bocor dan diperjualbelikan. Informasi itu disampaikan oleh akun Twitter @secgron, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Kelompok Hacker Klaim BSI Down dan Sebar Data Nasabah Bank Syariah Indonesia

Data yang dibocorkan diduga berisi data identitas pemilik paspor.

Dalam portal tersebut, pelaku juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data.

Pihak penjual data tersebut, di mana tertera nama Bjorka, mengeklaim mengumpulkan 34,9 juta data paspor WNI yang ukurannya sekitar 4 GB dalam kondisi terkompres.

Data dalam format CSV itu dijual 10.000 dollar Amerika Serikat.

"Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/7/2023) malam.

Kasus kebocoran data bukan hal baru di Indonesia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyebut, sejak 2019 hingga 2023, jumlah kebocoran data yang ditangani Kemenkominfo sebanyak 94 kasus.

Baca juga: Dukcapil Kemendagri Gandeng BSSN dan INAFIS Polri Tinjau Data Center BP Batam

Menurutnya, paling tinggi kasus kebocoran data terjadi pada 2023 yang mengalami kenaikan 75 persen atau 35 kasus.

Hingga Juni 2023, tercatat sudah ada 15 kasus kebocoran data yang ditangani Kominfo.

"Dari kasus yang kita tangani 94 kasus itu setelah kita tangani assesment dan forensik, sebanyak 28 kasus itu bukan pelanggaran perlindungan data pribadi tetapi lebih ke pelanggaran siber atau kelemahan sistem," kata Semuel, dikutip dari Kompas.com (12/6/2023).

Semuel mengeklaim bahwa kasus kebocoran data itu rata-rata banyak terjadi di perusahaan swasta ketimbang milik pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkominfo telah menerbitkan rekomendasi untuk perbaikan sistem sekaligus pemberian sanksi teguran.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami)

Sumber: Tribunnews.com