BATAM TERKINI

Buruh Gajinya Sebatas UMK, Tak Akan Mampu Melakukan Money Politic

Immanuel mengakui, saat ini semenisasi saja menjadi ajang transaksional. Bukan hanya masyarakat, ironisnya, pelakunya itu aparatur. Dengan alasan tida

Editor: Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi
Sekretaris Exco Partai Buruh Kepri, Immanuel Darmawan Purba mengatakan kaum buruh hidup dibawah garis kemiskinan yang sebenarnya. Bergaji setiap bulan sesuai dengan Upah Minimun Kota (UMK) Batam tak akan bisa melakukan Money Politic.   

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Partai Buruh menjamin tidak akan melakukan Money Politic atau Serangan Fajar pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Demikian hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Exco Partai Buruh Kepri, Immanuel Darmawan Purba.

"Berjuang untuk hidupnya saja sudah susah apalagi mau kasih duit untuk orang lain," ujar pria berdarah Batak Toba ini saat acara Mata Local Corner (MLC) Tribun Batam, Kamis (20/7/2034).

Pasalnya, lanjut dia, kaum buruh hidup dibawah garis kemiskinan yang sebenarnya. Bergaji setiap bulan sesuai dengan Upah Minimun Kota (UMK) Batam.

"Kita lihat 75 hari sebelumnya sudah seperti hantu semua. Orang lama pasti sudah paham medannya Batam. Siapa pelakunya pun sudah tau, hanya saja bagaimana menangkapnya. Kita berharap tidak ada diantara kita bertiga disini," ujar Immanuel.

Lantas karena gajinya UMK buruh menjadi sasaran serangan fajar? Menurutnya, kemungkinan bisa terjadi. Namun pada saat pihaknya berkomitmen tidak melakukan hal tersbut, akan percuma lantaran hanya menghabis-habiskan kuota saja.

Diakuinya  politik ini kerap menjadi ajang transaksional. Sehingga hasilnya tidak ada. Ia menyebutnya dengan dua, satu dua.

"Dua tahun mengembalikan modal, setahun pengabdian, dua tahun lagi disisa akhir jabatan mengumpulkan modal untuk serangan fajar balik. Trus, kapan kerjanya?," katanya.

Immanuel mengakui, saat ini semenisasi saja menjadi ajang transaksional. Bukan hanya masyarakat, ironisnya, pelakunya itu aparatur. Dengan alasan tidak hadir sebagai saksi sehingga tidak bisa dilakukan penindakan. 

"Ini cukup mengerikan. Yang menyebarkan uang itu sebanyak Rp 280 juta setingkat lurah loh. Kita punya data di DKPP," sesalnya.

Ia menilai apabila lembaga yang ada hanya sebatas mengawasi tidak menindak, maka tidak akan berguna. Seharusnya, Serangan Fajar ini bisa dibuat menjadi haram sehingga tidak diterima oleh masyarakat.

"KPU saja terkena apalagi masyarakat kan. Ini yang mungkin perlu kedepannya menggunakan strategi baru. Kalau strategi lama enggak maksimal," kata Immanuel.

Pihaknya berharap pada KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik demi menemukan pemimpin yang berintegritas. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam.

"Dengan kualitas DPRD yang bagus, eksekutif dan aparaturnyapun bagus. Disnaker tidak akan main-main terhadap nyawa orang," katanya.

Ironisnya lagi, saat ini transkasi Serangan Fajar ini bukan bersifat personal dari rumah ke rumah. Melainkan paket gelundungan, misalnya mampu menyiapkan suara sekian banyak.

"Kemana kami lapornya? Kalau tidak ada jaminan kami lapor percuma saja. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved