Alasan Pelindo Tanjungpinang Pilih Makassar Hingga Tanda Tangan Komisi III DPRD

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tanjungpinang terkait rencana Pelindo menaikkan tarif pas pelabuhan mengungkap fakta baru.

Termasuk alasan Pelindo Tanjungpinang menyasar Makassar sebagai lokasi studi banding mereka.

Tujuh anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang diketahui menandatangani berita acara rapat dan studi banding pada 23 Juni 2023.

Pertanyaan mengenai alasan Pelindo melaksanakan studi banding serta menjadikan Makassar sebagai referensi disampaikan anggota DPRD Tanjungpinang, Reni.

Setidaknya itu merupakan satu di antara sejumlah pertanyaan yang disampaikan wakil rakyat Tanjungpinang kepada perwakilan Pelindo.

“Makasar itu lebih tinggi tiga level dibandingkan pelabuhan di Tanjungpinang. Harusnya studi banding bisa yang setara, tapi terlihat perbedaan fasilitas yang ada,” sebut Politisi Hanura itu.

Reni kemudian juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau kajian rencana kenaikan tarif pas pelabuhan ini.

Ia juga mengeluhkan ruang parkir yang tidak memadai.

Sehingga kendaraan yang masuk pelabuhan bisa dua sampai tiga kali membayar pas masuk kendaraan.

“Keluhannya, saat kendaraan masuk pelabuhan untuk penjemputan. Saat itu suasana lagi ramai, otomatis harus putar balik masuk lagi sampai bisa menjemput keluarganya. Saat masuk pelabuhan di depan, kan sudah bayar tiga ribu, kalau sampai tiga kali masuk harus bayar 9 ribu Rupiah. Padahal itu hanya jemput, posisi kendaraan tidak mematikan mesinnya. Artinya pegendara belum menikmati fasilitas secara utuh sudah harus bayar tiga kali,” sebut Reni.

General Manager Pelindo l Tanjungpinang, Darwis menjawab pertanyaan dan keluhan Reni itu.

Ia menyampaikan, memilih pelabuhan Makassar yang lebih tinggil levelnya tentu menjadi pilihan untuk rujukan agar memberikan pelayanan semakin jauh lebih baik.

“Makanya mencari 3 tingkat lebih atas. Tapi bukan mau menyamakan, itu sebagai referensi,” jawabnya tegas.

Terhadap apa yang menjadi dasar atau kajian Pelindo, Darwis menjawab, bahwa laporan atau rencana kenaikan dilaporkan kepada direksi yang selanjutnya diteruskan ke Kementerian Perhubungan.

“Jadi permintaan kami itu sesuai yang kami sampaikan diawal, permohonan kami ialah ke direksi atau pimpinan diatas kami. Kalau disetujui kami jalankan, kalau tidak kami mengikuti,” jawabnya untuk pertanyaan itu.

Kemudian, pada pertanyaan selanjutnya, terkait dengan ketersedian parkir, dan tarif pas kendaraan.

Darwis menyampaikan, bahwa pada dasarnya pelabuhan merupakan area terbatas.

“Jadi saya bandingkan saja dengan pelabuhan di Makasar, tidak kewajiban pelabuhan di sana menyiapkan lahan parkir. Sebisa mungkin kendaraan yang masuk hanya punya durasi sekitar paling lama satu jam saja. Tarif kendaraan itu disebut tarif progresif,” jelasnya.

“Tapi karena sudah ada kantong parkir yang telah diberikan. Saya izin bapak ibu yang kebetulan baru bertugas disini, melanjutkan yang sudah ada,” lanjutnya lagi.

BANTAHAN Komisi III

Suara Ashadi Selayar, anggota DPRD Tanjungpinang menggema di ruang rapat paripurna DPRD Tanjungpinang saat rapat dengar pendapat (RDP).

Pria yang dipercaya duduk di Komisi III DPRD Tanjungpinang itu menjadi satu di antara sejumlah wakil rakyat di Tanjungpinang yang sedang viral di medsos.

Tepatnya setelah tanda tangan mereka dalam berita acara studi banding antara Komisi III DPRD Tanjungpinang dengan PT Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang.

Dalam berita acara yang ditanda tangani pada Jumat (23/6/2023), Komisi III DPRD Tanjungpinang berharap penyesuaian tarif yang disampaikan Pelindo agar tidak terlalu membebani masyarakat.

Adapun berita acara itu ditanda tangani saat berada di kantor PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Makassar.

Selain perwakilan PT Pelindo, berita acara itu juga ditandatangani sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang.

Mereka di antaranya Surya, Ria Ukur Tondang, Rika Adriani.

Kemudian Said Inderi, Vicky Bahtiar dan Nasrul.

Komisi III DPRD Tanjungpinang dalam berita acara yang diterima TribunBatam.id juga mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) melalui penyesuaian tarif pas terminal penumpang.

Jika langkah Pelindo itu benar terealisasi pada Agustus 2023, maka tarif pas masuk terminal domestik yang sebelumnya Rp 10 ribu akan naik menjadi Rp 15 ribu perorang.

Kemudian, tarif pas masuk terminal Internasional sebelumnya untuk WNA Rp 60 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Tarif WNI sebelumnya Rp 40 ribu menjadi Rp 75 ribu.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga ikut hadir mendengar rapat kenaikan tarif pas masuk terminal juga mendengar dengan cermat.

“Yang perlu kita tanyakan sekarang seperti apa kerja sama pemerintah dengan pemko melalui BUMD. Kemudian bagi hasilnya bagaimana,” ucap Ashadi dengan suara lantang dalam RDP itu.

Komisi III DPRD Tanjungpinang pun menjadikan RDP itu sebagai momen klarifikasi.

Menurut Ashadi, komisi III tidak pernah menyetujui dan tidak setuju terkait penyesuaian tarif pas masuk terminal.
(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Rahma Tika)