BUMD Bintan PT BIS Gandeng Kejari, Pasang Target PAD Setengah Miliar Rupiah

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Bintan Inti Sukses (BIS) pasang target setengah miliar Rupiah untuk Pendapat Asli Daerah (PAD) tahun 2023.

Target PT BIS untuk berkontribusi pada PAD Bintan ini setelah evaluasi semester pertama mulai Januari hingga Juni 2023.

Pelaksana tugas atau Plt BIS, Hafizar mengklaim, jika berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan belum lama ini, pendapatan perusahaan sudah mencapai Rp 488 juta.

BUMD Bintan ini sebelumnya menjadi perhatian Kejari Bintan terkait adanya dugaan mafia lapak di Pasar Barek Motor Kijang tahun lalu.

Penyidik Kejari Bintan ketika itu merespons pernyataan Hafizar yang saat itu menjabat sebagai Komisaris PT BIS.

Baca juga: HASIL Audit Perusahaan Rugi Rp 6 Miliar, Direktur PT BIS Dipecat Sejak Desember 2022

Hafizar menuturkan kenaikan tarif sewa lapak bagi pedagang yang berjualan di Pasar Barek Motor Kijang, Inpres, dan Kawal yang dikelola PT BIS didasari oleh beberapa faktor.

Salah satunya upaya PT BIS memperbaiki sarana prasarana infrastruktur pasar yang dikelola agar nyaman bagi pedagang dan pembeli.

Menurutnya, kenaikan tarif sewa lapak pasar yang dikelola PT BIS, masih jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif di Pasar Bintan Center Tanjungpinang.

Selanjutnya, upaya menaikkan sewa lapak mulai tahun ini juga untuk memunculkan oknum-oknum yang terlibat dalam 'mafia' lapak pasar.

Hafizar mengaku, mengetahui hal tersebut langsung dari Direktur PT BIS, Susilawati.

Baca juga: Kejari Bintan Panggil Direktur PT BIS Buru Mafia Lapak Pasar Barek Motor

Dimana mafia lapak ini mencoba bermain mencari keuntungan.

Adapun modus yang dilakukan para mafia lapak itu dengan mengewakan kembali lapak yang disewanya dari PT BIS kepada calon pedagang yang ingin berjualan dengan tarif yang lebih mahal.

"Kami targetkan semester II tahun 2023 ini Rp 500 juta. Soalnya evaluasi kemarin hasil pendapatan perusahaan sudah mencapai Rp 488 juta,” terang Hafizhar belum lama ini.

Hafizhar menjelaskan, pemasukan tersebut berasal dari optimalisasi dari penagihan bisnis usaha serta mengupayakan aset-aset yang ada di Tanjungpinang dan Bintan.

Yakni tarif lapak kios di Pasar Barek Motor Kijang, Pasar Inpres Kijang dan Pasar Kawal di Kecamatan Gunung Kijang.

Selanjutnya, kontribusi dari SPBU Batu Hitam, Tanjungpinang.

Baca juga: Pemkab Bintan segera Lelang Jabatan Direktur PT BIS, Berharap PAD Bisa Meningkat

Serta pendapatan pengelolaan Hotel Mutiara di Kota Tanjungpinang.

"Tidak hanya itu, kaMI juga mendapatkan pemasukan dari sektor bisnis lainnya,” ungkapnya.

Hafizhar juga menambahkan, bahwa pihaknya juga akan menggandeng Jaksa dan Pengacara Negara Kejari Bintan untuk melakukan pendampingan hukum terkait bisnis dan aset yang dikelola BUMD Bintan saat ini.

"Satu di antaranya terkait tarif harga kios yang disewakan untuk penyesuaian tarif," tutupnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)