PNS Ancam Tak Ikut Upacara HUT ke 78 RI Gegara Tunjangan Belum Dibayar

Sejumlah PNS mengancam tidak ikut upacara HUT ke-78 RI gegara tunjangan yang belum mereka terima. Mereka meneriakkan itu saat apel pagi.

TribunBatam.id/istimewa
Sejumlah PNS mengancam bakal tidak ikut upacara HUT ke-78 RI karena tunjangan belum dibayar. Foto pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap ratusan CPNS menjadi PNS, pejabat fungsional dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Karimun, Senin (26/12/2022). FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNBATAM.id - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengancam tak bakal mengikuti upacara kemeerdekaan RI ke-78.

Ancaman sejumlah PNS Pemkab Morotai itu mengancam tak bakal mengikuti upacara HUT ke-78 RI jika Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tak juga dicairkan.

Apel dimulai sekitar pukul 07.21 WIT, dipimpin Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suryati Suaib.

"Bayar kami punya TPP dulu, kalau tidak jangan harap kami ikut kegiatan 17-an," teriak ratusan PNS tersebut saat apel disiplin, Senin (14/8/2023).

Sesudah apel, Suryati Suaib menegaskan TPP tetap dibayar.

Menurutnya beberapa hari lalu bendahara di masing-masing Dinas sudah mengajukan permintaan ke Keuangan.

"Sudah ajukan dari Jumat pekan lalu, dan langsung diantarkan ke bank. Tapi karena hari Jumat, jadi diprosesnya hari Senin (hari ini,red). Mohon pengertian, tidak mungkin hari ini pengajuan, cair di hari itu juga," ungkapnya.

Suryati menjelaskan, pembayaran TPP akan diproses satu bulan lebih dulu.

Baca juga: Oknum Polisi, Kades dan PNS di Lingga Ditangkap, Positif Konsumsi Sabu Sabu

"Yang dibayar bulan Juni dulu. Jadi sekali lagi, bukan tidak mau dibayar, pasti dibayar," ujarnya.

Menurutnya, tidak semestinya PNS mengancam tak mau ikut dalam kegiatan HUT Ke-78 RI.

"Tidak harus teriak seperti tadi, karena ini bukan hari ulang tahun biasa-biasa saja. Atau hari ulang tahun Sekda atau hari ulang tahun Pak Bupati, Ini perayaan kemerdekaan," ujarnya.

Suryadi juga menegaskan, PNS wajib terlibat dalam Upacara Kemerdekaan HUT RI.

"Teriakan tadi hanya spontan, sebagaimana dalam 5 item kegiatan yang tadi saya sebutkan. Maka kami imbau untuk semua PNS, harus terlibat langsung dalam upacara ini," tegasnya.

WARGA 2 Kabupaten Bakal Temui Mendagri

Masih seputar HUT ke-78 RI, warga dua kabupaten di Provinsi Kepri, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sepakat untuk bertemu Mendagri, Tito Karnavian.

Mendagri dijadwalkan datang ke Natuna saat HUT ke-78 RI itu bersama rombongan dan sejumlah kepada daerah di Provinsi Kepri.

Warga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna - Anambas (BP3K2NA) bakal menemui Mendagri terkait memuluskan rencana mereka.

Badan yang dibentuk pada 14 Desember 2021 masih berjuang menggalang dukungan.

Setelah mendapat 'restu' dari Bupati Natuna dan Bupati Anambas, BP3K2NA mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Anambas.

Baca juga: Mendagri Bakal Datangi Natuna saat HUT ke 78 RI, Pemkab Pasang 2 Ribu Bendera

Hasil audiensi dengan DPRD Anambas, Kamis (10/8/2023) menjadi penegas sikap DPRD Anambas terkait wacana provinsi khusus Natuna Anambas itu.

Dari informasi yang dihimpun, audiensi BP3K2NA dihadiri oleh Ketua DPRD Anambas, Hasnidar dan anggota DPRD Anambas lainnya seperti, Imran, Tetti, Jasril, Ahmad Yani, Raja Bayu dan Fahri Hidayat.

Sekretaris Umum BP3K2NA, Indra Syahputra mengatakan, dalam audiensi tersebut DPRD Anambas menyatakan sikap secara penuh mendukung gagasan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Namun, pihaknya berharap dukungan lembaga legislatif itu dapat dituangkan melalui rekomendasi tertulis agar dapat diterbitkan ke dalam proposal.

"Hasil audiensi, mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Hanya mereka meminta waktu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir agar dapat diketahui oleh seluruh anggota," ujarnya, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas, BP3K2NA Bakal Temui Mendagri

Indra mengungkapkan, pihaknya mendorong DPRD Anambas agar segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Khusus Natuna - Anambas tersebut.

Pasalnya, pada momentum peringatan HUT ke-78 RI, pihaknya akan menyerahkan proposal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri yang dikabarkan akan mengikuti upacara 17-an di Kabupaten Natuna.

"Insya Allah proposal pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas akan diserahkan langsung kepada Mendagri dan Gubernur Kepri, dalam momen peringatan HUT RI ke-78 di Kabupaten Natuna. Semoga niat ini berjalan aman dan lancar," jelas Indra.(TribunBatam.id/Novenri Halomoan Simanjuntak) (TribunTernate.com)

Sumber: TribunTernate.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved