DEMO WARGA REMPANG

HARAPAN DPRD Batam Terkait Relokasi Warga Rempang, Singgung Soal Aset Negara

Anggota DPRD Batam mengingatkan hal penting terkait rencana relokasi warga Rempang Batam yang masuk dalam proyek Rempang Eco City.

|
TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang
DPRD BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin Sihaloho mengingatkan pemerintah agar memperhatikan sejumlah hal penting terkait upaya relokasi warga Rempang Batam. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - DPRD Batam mengingatkan Pemerintah terkait hal penting menyusul rencana relokasi warga Rempang Batam yang masuk dalam proyek Rempang Eco City.

Yakni pihak yang akan jadi korban relokasi tak hanya permukiman warga saja tapi juga banyak sekolah dan puskesmas di Rempang yang bakal tergusur.

Sehingga, anggota Komisi IV, Udin P Sihaloho berharap investor yang mengelola Pulau Rempang tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat.

Khususnya juga aset-aset negara, seperti sekolah dan puskesmas.

"Sekolah menyangkut masa depan anak-anak kita," ujar Udin saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Sementara itu mengenai pengalokasiannya seperti apa, Udin meminta pemerintah dan pihak investor terlebih dahulu memberikan gambaran.

Sehingga tidak menghancurkan masa depan pendidikan anak-anak di Pulau Rempang.

Baca juga: JAWABAN Kepala BP Batam Soal Relokasi Warga Rempang dari Wilayah Rempang Eco City

"Sampai sekarang belum ada gambarannya dari mereka terkait aset daerah. Informasi yang kami dapatkan hanya rumah tinggal masyarakat tempatan. Itupun melalui surat ke Pemko Batam tembusannya ke DPRD Kota Batam," tutur Politisi PDI-P ini.

Beberapa waktu yang lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mengatakan akan segera merelokasi siswa yang terdampak Mega proyek Eco City di Rempang, Kecamatan Galang, Batam.

Rencana pembangunan Eco City di Rempang akan disegerakan dalam tahun ini.

Ground breaking dijadwalkan akhir tahun ini, sehingga diperlukan sterilisasi di wilayah tersebut.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto mengatakan sektor pendidikan termasuk salah satu yang terdampak dari rencana pembangunan kawasan Rempang.

Diakuinya ada tiga sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah dasar (SD) negeri ada 12 sekolah.

Namun secara keseluruhan total SD di Rempang-Galang itu ada 24 sekolah.

"Makanya kami lagi petakan yang di Rempang ya khusus. Karena itu yang akan terdampak, dan itu yang akan direlokasi ke lokasi lain," ujarnya.

Ia melanjutkan setelah didata ternyata jumlah sekolah yang ada di Rempang tidak saja sekolah negeri, namun juga ada sekolah swasta. 

"Ini yang lagi kami akan rapatkan. Bagaimana solusi dari sekolah swasta ini khususnya, dan sekolah keseluruhan yang ada di Rempang yang memang terdampak oleh rencana pembangunan kawasan eco city ini," jelasnya.

Meskipun adanya rencana pembangunan kawasan Rempang ini, dan rencana relokasi di wilayah terdampak, termasuk juga sekolah.

"Kami ingin memastikan, walaupun ada relokasi anak-anak ini jangan sampai terganggu, dan kami memastikan mereka tetap bisa menikmati dan mendapatkan pendidikan," ujarnya.

Tri menyebutkan untuk rencana relokasi sekolah, dan pelajar yang ada di wilayah terdampak, akan dipindahkan ke Galang atau lokasi yang bebas, dan tidak masuk dalam perencanaan pembangunan eco city di Rempang.

"Informasi jelasnya sama Pak Yusfa. Namun setahu saya berdasarkan informasi terkahir akan dipindah ke Galang semua," katanya.

Untuk itu, sebelum pemindahan warga, dan anak-anak pihaknya harus menyiapkan gedung atau bangunan sekolahnya. Pembangunan sekolah baru di Galang ini akan menjadi prioritas dari Pemko Batam

Menurutnya, sebelum anak-anak benar-benar dipindahkan, Disdik harus menjamin tempat baru mereka. Karena tidak mungkin mereka pindah, namun gedungnya tidak ada. Hal ini yang harus dimatangkan, dan akan segera dibahas, sekaligus mencari solusi untuk sekolah di Rempang yang terdampak.

"Kami tidak mungkin ujug-ujug memindahkan anak-anak, apalagi tempat baru belum ada. Makanya kami ingin pastikan dulu ini," katanya.

Mengenai jumlah pelajar yang terdaftar bersekolah di wilayah terdampak, Tri menyebutkan masih dalam pendataan.

Meskipun sudah ada bayangan angka bahwa total 24 sekolah di sana, namun pihaknya harus memastikan berapa data ril anak yang menempuh pendidikan di sana.

"Untuk bangun sekolah tentu tidak bisa langsung. Sebab harus masuk dalam usulan dulu. Jadi sebisa mungkin, dan semaksimal mungkin kami akan manfaatkan segala bentuk fasilitas yang ada, yang bisa digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran di lokasi baru," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved