Diskominfo Kepri Manfaatkan Kecerdasan Buatan, Tingkatkan Informasi Komunikatif

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung strategi informasi komunikatif.

Salah satu langkah terbaru adalah pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan yang masif dan kini tak bisa dihindari lagi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan menyatakan bahwa Pemprov Kepri melalui Diskominfo telah menggunakan AI dalam bentuk pembuatan video pimpinan dengan menggunakan teknologi deepfake dan text-to-speech.

"Kedua teknologi ini memungkinkan pembuatan video menjadi lebih efisien dengan memotong beberapa prosedur yang dapat ditangani oleh AI," kata Hasan, Senin (21/08/2023).

Langkah Pemprov Kepri ini selaras dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang mendorong demokratisasi AI.

Baca juga: Diskominfo Kepri Terus Dorong Upaya Pengalihan Siaran Digital

Tujuannya agar teknologi ini dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas.

Demokratisasi AI memberikan akses penggunaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengaturan AI yang membuka peluang inovasi.

Serta pemecahan berbagai isu kontemporer AI secara kolaboratif.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Ini penting untuk memastikan Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat.

Termasuk penggunaan AI dalam bidang informasi dan teknologi komunikasi (TIK).

Baca juga: Diskominfo Kepri Gelar Pendampingan Pengelolaan Website PPID Hadirkan Ketua KI

Menkominfo Budi Arie Setiadi di gelaran Harsiarnas ke-90 telah menyinggung perkembangan TIK akan sangat dipengaruhi oleh teknologi yang dinamakan Artificial Intelligence (AI).

Teknologi ini akan mendatangkan revolusi content creation, audience engagement dan advertising technology.

Bersamaan dengan itu AI memunculkan tantangan serius seperti potensi hilangnya lapangan pekerjaan dan munculnya permasalahan etik.