Stunting di Kepri dan PR Besar Pemerintah Daerah

"DASHAT ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang. Maka seluruh keluarga yang mempunyai risiko stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta (bayi bawah dua tahun) terutama dari keluarga kurang mampu," ungkapnya.

Untuk pemenuhan gizi keluarga yang berisiko stunting dapat melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya.

Program ini tentunya tidak serta-merta secara absolut menjadi satu-satunya kebijakan yang mampu mengeliminasi stunting.

Namun perlu didukung pula dengan program-program sejenis yang juga berupaya untuk mengintervensi percepatan penurunan prevalensi stunting di Kepri.

Oleh karena itu, berjalannya kebijakan satu dengan yang lain hendaknya dapat saling mendorong efektivitas dan keberhasilan penanganan stunting.

"Penting untuk memastikan seluruh program percepatan penanganan stunting, agar dapat berjalan secara berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas," papar Adi.

Arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Adi yang juga sebagai Pembina Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kepri itu pun meminta semua untuk mendukung dan bergerak dengan cepat untuk mencapai target dan yang paling penting adanya pelaporan yang terkoordinasi antaranggota, terutama yang memiliki data primer seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas PUPR.

"Kemudian saat ini sedang berproses kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Saya berharap masing-masing kabupaten/kota dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga berjalan dengan sukses dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting," sebutnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)