Dua Mantan Napi Daftar Bacaleg DPRD Batam, Kini Maju ke Tahapan Selanjutnya
KPU Batam ungkap ada dua mantan napi yang kini maju ke tahapan selanjutnya sebagai bacaleg DPRD Batam untuk pemilu 2024
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mengungkapkan ada dua mantan nara pidana (napi) yang terdaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Batam pada Pemilu 2024 mendatang.
Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus.
Keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Di antaranya Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Keduanya masih lanjut di tahapan selanjutnya," ujar Ketua KPU Batam, Mawardi, Senin (18/9/2023).
Sesuai aturan yang berlaku, bagi mantan napi yang mendapatkan ancaman hukuman 5 tahun ke atas, maka ia harus melalui masa tunggu selama 5 tahun.
Baca juga: PSI Batam Ganti Satu Bacaleg, Belum Penuhi Syarat Mantan Napi Ikut Pemilu 2024
Barulah, setelah melalui masa tunggu, napi tersebut dapat mencalonkan diri sebagai caleg.
Aturan tersebut berdasarkan materi putusan MK Nomor 87/PU-XX/2022 yang diturunkan secara teknis dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 11 dan 12.
Putusan MK tersebut memperbolehkan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD.
Secara hukum, mereka diperbolehkan maju sebagai bacaleg setelah melewati masa tunggu lima tahun sejak dinyatakan bebas. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)
| Siti Nurlailah: Masalah Sampah di Batam Tanggung Jawab Bersama Bukan Hanya Pemerintah |
|
|---|
| Peringati 25 Tahun DPRD Batam, M Kamaluddin Ajak Anggota Lebih Responsif Kawal Pembangunan |
|
|---|
| DPRD Batam Cari Solusi Terkait Tragedi di PT ASL, Tak Ingin Musibah Terulang Lagi |
|
|---|
| Responsif pada Persoalan Masyarakat, DPRD Batam Raih Penghargaan Tribun Batam Awards 2025 |
|
|---|
| Fasum dan Fasos Banyak Bermasalah, Komisi III DPRD Usulkan Ranperda Penyelenggaraan PSU |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.