Tak Bisa Temui Wali Kota Batam, Buruh Sempat Tolak Dialog dengan Kadisnaker

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Aksi unjuk rasa ratusan buruh Batam yang tergabung dalam 'Koalisi Rakyat Batam', akhirnya diterima pihak Pemerintah Kota Batam (Pemko) Batam di ruang lantai 1.

Pantauan Tribunbatam.id, mereka diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Syakyakirti, Asisten Administrasi Umum Pemko Batam Yusfa Hendri, dan Kepala Bidang (Kabid) Ketentramam dan Ketertiban (Trantrib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Imam Tohari.

Awalnya buruh menolak ditemui Kadisnaker dan pejabat terkait karena dianggap tidak dapat mengambil keputusan.

Selain itu mereka bosan ditemui Kadisnaker. Mereka hanya ingin bertemu langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

"Kita harus masuk ke dalam, harapan kita wali kota ada. Jangan kasih Kadisnaker lagi,"teriak Salim Mulya, orator demo Koalisi Rakyat Batam.

Baca juga: 550 Personel Gabungan Kawal Demo Buruh di Depan Kantor Wali Kota Batam Hari Ini

Namun akhirnya mereka bersedia berdialog dengan Kadisnàker karena Wali Kota Batam Muhammad Rudi memang tidak berada di Batam.

"Pak Rudi lagi di luar daerah," kata Kadisnaker Batam, Rudi Syakyakirti.

Dalam pertemuan itu, Koalisi Rakyat Batam menyampaikan sejumlah tuntutan yang meliputi, pencabutan Omnibus Law Undang-Undang No. 6/2023 Cipta Kerja, meminta kenaikan upah pada tahun 2024 sebesar 15 persen, pencabutan Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen, reforma agraria, serta perjuangan untuk kedaulatan pangan.

"Kami juga menolak impor beras 23 juta ton yang rencananya akan masuk ke Indonesia, kita juga meminta pemerintah untuk mengontrol harga sembako, karena sekarang harga beras sudah naik, efek domino dari kenaikan harga beras ini akan berdampak pada bahan-bahan sembako yang lain, ini sangat kita minta pada pemerintah, khususnya pemerintah kota Batam untuk mengontrol dari pada harga beras," kata Ramon Vatra, perwakilan buruh di Batam.

Baca juga: Buruh di Batam Gelar Demo, Tuntut Cabut Omnibus Law hingga Turunkan Harga Beras

Selain itu, Koalisi Rakyat Batam juga membawa tuntutan untuk keadilan bagi masyarakat Rempang.

"Standing point kita adalah keadilan, dimana ketidakadilan diberlakukan, kita akan hadir di situ tanpa harus dipanggil, karena kita sudah membuktikan di dalam pabrik kita harus meminta keadilan kepada perusahaan, dan ini pun keadilan pun kita minta kepada pemerintah karena mereka adalah rakyat Indonesia, jadi ini tolong diperhatikan," kata Ramon.

Ditegaskan Ramon, jangan menjadikan warga Rempang sebagai objek, namun jadikan mereka sebagai subjek.

"Perhatikan betul-betul keadilan di sana (Rempang) itu yang penting," lanjutnya.

(TRIBUNBATAM.id/Aminuddin)