Peternak Ingin Satgas PMK Kepri Buka Kembali Lalu Lintas Hewan dari Lampung

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Peternak sapi dan kambing di Bintan mengeluhkan.

Keluhan itu disampaikan mereka, sejak akses masuk hewan ternak baik sapi dan kambing dari Lampung ditutup. 

Hal ini mempengaruhi pendapatan peternak.  Hingga peternak banyak yang hampir gulung tikar.

Seorang peternak sapi di Desa Ekang Anculai, Satiman mengatakan, sebaiknya pemerintah memahami keluhan dari masyarakat peternak. 

Karena ketika pemasukan sapi dari Lampung ditutup, banyak peternak Bintan yang hampir gulung tikar hingga mengancam ekonomi peternak.

Karena itu, peternak mendesak Pemerintah Provinsi Kepri melalui Satgas Penanganan PMK Kepri untuk segera membuka lalu lintas hewan, khususnya sapi dan kambing dari Lampung ke Kabupaten Bintan. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan, Khairul mengatakan, telah menerbitkan surat Nomor: B/321/524/IX/2023 tanggal 22 September 2023, perihal laporan situasi status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Bintan. 

Surat ditujukan kepada Sekda Bintan selaku Ketua Satgas PMK Bintan pada Jumat, 22 September 2023 lalu.

"Inti dari surat itu adalah menyampaikan situasi terkini dari perkembangan PMK di Bintan dan menyampaikan adanya perubahan status PMK Kabupaten Bintan dari daerah bebas menjadi daerah terduga," sebut Khairul, Minggu (1/10/2023).

Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bintan, drh. Iwan Berri Prima menambahkan dengan adanya perubahan status dan situasi PMK di Provinsi Kepulauan Riau, maka surat edaran Sekretaris Daerah Kepulauan Riau atas nama Gubernur Kepri Nomor : B/524.3/1/DKP2KH-SET/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku.

"Perubahan situasi ini sebaiknya juga diikuti dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kepri," ujarnya. 

Hingga saat ini, tidak ditemukan kasus klinis dan hasil pengujian laboratorium (PCR) yang menyatakan positif PMK di Kabupaten Bintan. 

Dia juga mengatakan, telah dilaksanakannya program vaksinasi PMK terkait kebutuhan akan perekonomian masyarakat peternak.

"Semoga ada solusi dan opsi pembukaan lalu lintas hewan rentan PMK," kata dia.

Menurut dia, lebih baik dilakukan pembukaan dengan berbagai syarat atau sesuai dengan protokol kesehatan PMK.