Anggota DPRD Batam Ikut Pemilu 2024 Lagi Berebut Suara Warga Sagulung

"APBN agak panjang prosesnya. Sekarang ini PBI APBD kota Batam masih 14 ribu jiwa. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tak semua harus dibayari BPJSnya. Tak bisa dipukul rata. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat," kata Utusan.

Kemudian terkait infrastruktur, lanjut dia, saat ini persoalannya, masih banyak juga lingkungan yang kumuh, banjir dan lainnya. Selama 4 tahun duduk di Komisi I DPRD Kota Batam, ia juga fokus membereskan data kependudukan masyarakat.

"Bayi lewat 28 hari tak aktif BPJSnya tanpa NIK. Tak hanya itu, bayangkan saja ada yang sudah menikah bertahun-tahun sudah punya anak, tapi belum mengurus disatukan. Sudah punya anak tapi belum punya akte lahir. Lewat 28 hari kartu bayi tak aktif lagi. Bagaimana mengedukasi masyarakat bisa mengurus data kependudukannya. Bisa mengurus ke loket 13. Disduk Batam yang akan meminta ke Disduk daerah asal. Saya ingin ketika orang di RS melaporkan ke wakilnya bisa bahagia. Siapapun dewannya tak bisa memenuhi atau memuaskan," paparnya.

Menurutnya, tak ada orang yang sempurna. Apalgi di Indonesia, unsur pemerintah ada 3 tingkatan, yaitu pusat, provinsi dan pemko Batam. Sehingga memiliki kewenangan yang terbatas sesuai dengan tupoksinya.

"Ada juga yang mitra kerjanya bukan di DPRD kota Batam melainkan DPR RI. Kami incomben akan melakukan yang terbaik kepada masyarakat. Ada juga dewan yang ingkar janji apalagi waktu emergency. Ada juga masyarakatnya yang ingkar janji. Yaitu bertanya wani piro? Berapa duitnya? Padahal dewannya sudah menepati janji," paparnya.

Ia menambahkan selaku DPRD Kota Batam juga harus fokus mengawasi pokirnya. Lantaran banyak pokir yang dipangkas oleh pemerintah.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)