Ketua DPRD Batam Nuryanto Minta Tindak Tegas Oknum Penyalahgunaan LPG 3 Kilogram

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mencium adanya potensi pengoplosan gas subsidi. Kondisi ini bisa memicu kelangkaan gas LPG 3 kg di Batam.

Nuryanto mengatakan demikian saat menjadi narasumber diskusi Mata Lokal Corner Tribun Batam, Kamis (12/10/2023).

"Yang menjadi problem adalah pendistribusian. Kami berfikir apakah ada pengurangan kuota dari pemerintah. Menimbulkan asumsi dari masyarakat," ujar Nuryanto dalam MLC Tribun Batam, Kamis (12/10/2023).

Terkait penyalahgunaan tidak tepat sasaran harusnya ada sanksi. DPRD juga harus mengawasi. Menurutnya seharusnya Disperindag Kota Batam jangan terlanjur terjadi dilapangan baru turun tangan.

"Harus ada koordinasi dengan pemerintah dan pertamina. Jangan ada praktek-praktek negatif. Pihak agennya harus diingatkan. Yang penting sudah ada klarifikasinya," katanya.

Ke depannya kejadian ini jangan terulang. LPG 3 kilogram inikan konversi dari minyak tanah, sehingga peruntukkannya jelas. Jangan sampai ada oknum yang bermain.

"Yang jelas LPG 3 Kilogram ini subsidi pemerintah dan jangan sampai disalahgunakan. Saya tak tahu di Pertamina dan pemerintah sejauh mana koordinasinya. Masalahnya kelihatan ini saja yang di optimalkan. Berdasarkan APBN BBM subsidi ini mencapai Rp 117 Triliun. Sehingga harus diawasi dan harusnya cukup. Kalau tak cukup berarti ada sesuatu dan melanggar hukum," ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Masyarakat yang memiliki mobil ada lebih dari satu, tidak layak menggunakan. Kendalanya ada di pendistribusian berarti ada solusinya dan jangan terulang lagi.

"Pemerintah dan Pertamina harus ekstra mengontrol dan memastikan LPG 3 kilogram bisa terdistribusi dengan baik. Disperindag harus ada data," ujarnya.

Nuryanto menuturkan penyebab kelangkaan adalah pendistribusian. Potensi terjadinya oplosan inikan salah satu penyebab.

Pembinaan terhadap agen-agen itu penting, karena barang subsidi yang harganya cukup lumayan. Pencegahannya jangan pernah berhenti. Agen perpanjangan tangan dari pemerintah.

"Timnya pertamina sudah ada atau belum. Bagaimana koordinasi dengan Pemerintah dan agen-agen. Bukan hanya masyarakat saja. Agen perlu juga untuk diedukasi," katanya.

Ia menegaskan Pertamina harus mengambil tindakan tegas. Apalagi LPG 3 kilogram ini merupakan hak masyarakat kurang mampu.

"Kalau sanksi, harus iya, iya enggak, enggak dan jangan berikan kesempatan lagi dan berikan yang lainnya masih banyak yang bersedia. Apalagi ini subsidi," katanya.

Harga BBM subsidi ditanggung negara. HETnya kepada masyarakat sudah ditentukan. Namun tak mengetahui dari agen ke pangkalan.