BERITA POLITIK

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Rocky Gerung Sebut Pertarungan Jokowi dan Megawati

Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu

Editor: Eko Setiawan
TribunBatam.id via Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat menghadiri Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). PDI Perjuangan menggelar konsolidasi akbar yang dihadiri ratusan ribu orang relawan, simpatisan hingga kader, sekaligus untuk memperingati puncak Bulan Bung Karno (BBK) dengan bertemakan Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Karena menutunya, baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu, bakal saling mengawasi.

"Baiknya disitu, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan," tegasnya.

Terakhir Rocky Gerung menegaskan, siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini, bakal jadi ajang balas dendam.

Hal tersebut karena, andai Ganjar Pranowo yang menang dalam Pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan bali dari Jokowi melalui Prabowo Subianto.

Sementara kalaupun Prabowo Menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP.

"Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI," tegasnya.

Megawati Tarik Semua Menteri

Ditengah Gibran Rakabuming Raka ditunjuk sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

Beredar isu jika Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai PDI Perjuangan bakal menarik semua menteri di kabinet Jokowi.

Konon tindakan tegas tersebut diambil Megawati lantaran kecewa dengan Gibran Rakabuming Raka diketahui kader PDIP.

Melansir dari Tribuntrend, Senin (23/10/2023)  Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan berkomentar terlalu jauh.

"Itu isu, ya itu isu," ucap Puan yang juga Ketua DPR RI saat dikonfirmasi disela kegiatannya di Grand City Surabaya, Sabtu (21/10/2023) malam.

Menurut Puan, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden.

Posisi menteri akan bergantung dari Presiden.

"Kalau Presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, ya semua menteri itu wajib untuk menuntaskan dan membantu presiden dalam bekerja di kabinet," tegasnya.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved