KPU Batam Tanggapi Nasib DPT di Rempang Pasca Banyak Warga Terdampak Relokasi

AW: Relokasi Rempang ini kan direncanakan dilakukan terhadap dua kelurahan, yaitu Sembulang, dan Rempang Cate. Di dua kelurahan tersebut terdapat total 23 TPS dan sekitar 5.000 pemilih. Itu sudah jadi atensi kami sejak awal. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal ini.

Data pemilih kita beserta TPS itu dipastikan oleh KPU Pusat tidak mengalami perubahan secara kuantitas, termasuk di Sembulang dan Rempang Cate. Sebab, 5 September yang lalu kami lakukan monitoring, teman-teman PPK Kecamatan Galang berikut juga PPS-nya berkomitmen kuat tetap menyelenggarakan tahapan pemilu apapun dinamika yang terjadi ke depannya. KPU Kota Batam tentu akan berusaha maksimal menjalankan tugas dan kewajiban kami untuk menjamin hak memilih masyarakat tersalurkan.

TB: Menurut informasi, terdapat perubahan jadwal dan jumlah wilayah yang direlokasi tahap pertama, bagaimana pengaruhnya ke DPT?

AW: Dari informasi yang kami dapatkan dari teman-teman PPK Kecamatan Galang, terdapat tujuh kampung yang menjadi target relokasi tahap pertama, yaitu lima kampung di Sembulang, dan dua kampung di Rempang Cate. Total DPT untuk Pemilu 2024 dari tujuh kampung itu sekitar 1.600. PPK Kecamatan Galang belum mendapat data apakah pemilih yang terdata di kampung-kampung tersebut sudah pindah ke tempat relokasi senentara. Maka kami juga merencanakan ke depannya kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya BP Batam dan Pemko Batam. Data tersebut kemudian akan kami laporkan ke KPU Kepri untuk diteruskan ke KPU RI.

TB: Kabarnya sudah ada beberapa kepala keluarga (KK) yang pindah ke tempat relokasi senentara dan sifatnya menyebar?

AW: Kami mendengar dari rilis media, sudah ada total 40 KK yang pindah ke tempat-tempat relokasi sementara. Sekarang mungkin sudah sekitar 53 KK. Belum kami ketahui apakah warga yang pindah ini tinggal di tempat yang sama semua, atau menyebar. Kami dengar, ada yang tinggal di ruko, perumahan, atau tempat sewa sendiri. Ini akan kami koordinasikan lebih detail karena akan berdampak pada kualitas pelayanan kami dalam penyaluran hak pilih.

TB: Adakah koordinasi KPU dengan Pemerintah seputar batasan waktu pemindahan menjelang masa pemilihan?

AW: Dinamika kependudukan, dinamika pembangunan, dan dinamika investasi memang suatu hal yang berbeda dari dinamika kepemiluan kita atau pun administrasi pemilih kita. Tapi itu akan saling berkaitan. Sejauh ini, koordinasi yang kami lakukan secara kelembagaan maupun personal kepada stakeholder terkait memang belum sampai ke kesepakatan bersama terkait penundaan relokasi untuk sementara waktu jelang pemilihan. Kami sebagai penyelnggara pemilu mengambil kebijakan sesuai fakta-fakta di lapangan. Selain Rempang yang jadi atensi khusus kita, ada juga wilayah lainnya seperti Balai Persero, Tangki Seribu, dan beberapa wilayah di Tembesi.

TB: Kemarin ada pertemuan dengan Komisi I DPRD Kepri, apakah turut dibahas soal Rempang?

AW: Pada Jumat kemarin ketika kami menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kepri. Satu hal yang dibahas tentang DPT di Rempang. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kami diminta melakukan mitigasi dan perencanaan terkait penjaminan sarana dan pra sarana, untuk memastikan bahwa pemilih di Rempang dapat menyalurkan hak pilihnya. Kami juga diminta intens berkoordinasi dengan KPU Kepri dan KPU RI, sehingga kebijakan yang akan diambil tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa hal sudah kami lakukan, hingga dinamika di Rempang ini sudah menjadi atensi KPU RI. Di bulan November mendatang KPU RI akan khusus turun meninjau kondisi di lapangan.. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)