KPU Batam Tanggapi Nasib DPT di Rempang Pasca Banyak Warga Terdampak Relokasi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Tumbuh suburnya pembangunan dan investasi di Kota Batam tak pelak mempengaruhi dinamika kependudukan di wilayah ini.

Saat ini, rencana relokasi terbesar yang tengah dijalankan adalah pemindahan sebagian warga Sembulang dan Rempang Cate, Kecamatan Galang, ke tempat relokasi sementara pada tahap pertama.

Terdapat tujuh kampung dengan sekitar 1.600 orang terdampak, yang juga terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mendatang.

Lantas, seberapa besar pengaruh dinamika kependudukan ini terhadap penyelenggaraan proses pemilu mendatang?

Simak wawancara eksklusif Tribun Batam bersama Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batam, Adri Wislawawan, dalam Tribun Podcast (Tripod) edisi Senin (23/10/2023).

Tribun Batam (TB): Bagaimana perkembangan kelengkapan logistik pemilu sampai saat ini?

Adri Wislawawan (AW): Apa yang menjadi atensi khusus kami saat ini adalah pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu tahap pertama. Di tahap pertama itu untuk seluruh Indonesia ada kotak suara, bilik suara, tinta, segel kertas dan segel plastik yang alat pengaman pengganti gembok. Saat ini Alhamdulillah empat item sudah berada di gudang logistik KPU Kota Batam, Sekupang. Kami masih menunggu segel plastik yang estimasinya di akhir pekan ini tiba di Batam.

Baca juga: DPRD Kepri Ingatkan KPU Batam Soal Daftar Pemilih dan Tahapan Pemilu di Rempang

Sedangkan, tahapan pemilu, kami masih menyusun daftar calon tetap untuk DPRD Kota Batam, baru saja kami pleno mengenai hasil verifikasi administrasi paska pencermatan rancangan DCT. Selanjutnya kami akan rekapitulasi, kemudian kami susun dan kami tetapkan 3 November untuk kemudian kami umumkan di 4 November 2023. Kalau untuk pemilih, saat ini masih berlangsung tahapan pelayanan pindah memilih yang akan masuk dalam daftar pemilih tambahan.

TB: Apakah ada kerusakan pada item logistik yang baru tiba itu?

AW: Di antara empat item logistik pemilu yang sudah kami terima, terdapat tinta suara yang rusak sebanyak 202 botol. Jadi, karena TPS kita ada 3241, sehingga total botol yang sudah kami hitung dan sortir sebelumnya ada 6482. Item yang ada kerusakan nanti akan kami laporkan ke KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Secara umum, kotak suara, termasuk bilik suara dan segel kertas, kami hitung Alhamdulillah cukup. Sedangkan untuk surat suara, kami estimasikan Desember akan datang.

TB: Bagaimana dengan jumlah daftar calon tetap, apakah ada perubahan?

AW: Dari berkas pencermatan rancangan daftar calon tetap yang KPU Kota Batam terima, dari segi kuantitas tidak berubah. Jika daftar calon sementara yang Agustus lalu totalnya 633 bacaleg, nah, dalam masa pencermatan rancangan DCT, memang ada sekitar 16 bacaleg yang diganti oleh parpol tapi tidak mengubah kuantitasnya.

TB: Bagaimana dengan jumlah DPT?

AW: Secara jumlah tidak ada perubahan untuk daftar pemilih tetap (DPT). Setelah ditetapkan secara nasional oleh KPU Republik Indonesia pada 2 Juli yang lalu, Batam jumlah DPT-nya sama, yaitu 851.614 pemilih, dan TPS juga tidak berubah. Namun, melihat dinamika kependudukan kita, ada banyak hal yang terjadi. Dua pekan lalu kami mendapatkan data dari Kemeterian Dalam Negeri, bahwa terdapat 689 pemilih di Kota Batam sudah meninggal dunia, kemudian 20 lulus TNI/Polri. Maka kami telusuri ke alamat masing-masing untuk memastikan. Memang hasilnya sesuai. Maka pencetakan DPT yang akan didistribusikan ke TPS akan dicoret atau diberi tanda khusus bagi pemilih yang sudah meninggal dunia dan masuk TNI/Polri tadi.

Baca juga: KPU Batam Belum Petakan Daftar Pemilih di Rempang, Proses Relokasi Masih Jalan

TB: Bagaimana kondisi terkini terkait DPT warga Rempang saat ini?

AW: Relokasi Rempang ini kan direncanakan dilakukan terhadap dua kelurahan, yaitu Sembulang, dan Rempang Cate. Di dua kelurahan tersebut terdapat total 23 TPS dan sekitar 5.000 pemilih. Itu sudah jadi atensi kami sejak awal. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal ini.

Data pemilih kita beserta TPS itu dipastikan oleh KPU Pusat tidak mengalami perubahan secara kuantitas, termasuk di Sembulang dan Rempang Cate. Sebab, 5 September yang lalu kami lakukan monitoring, teman-teman PPK Kecamatan Galang berikut juga PPS-nya berkomitmen kuat tetap menyelenggarakan tahapan pemilu apapun dinamika yang terjadi ke depannya. KPU Kota Batam tentu akan berusaha maksimal menjalankan tugas dan kewajiban kami untuk menjamin hak memilih masyarakat tersalurkan.

TB: Menurut informasi, terdapat perubahan jadwal dan jumlah wilayah yang direlokasi tahap pertama, bagaimana pengaruhnya ke DPT?

AW: Dari informasi yang kami dapatkan dari teman-teman PPK Kecamatan Galang, terdapat tujuh kampung yang menjadi target relokasi tahap pertama, yaitu lima kampung di Sembulang, dan dua kampung di Rempang Cate. Total DPT untuk Pemilu 2024 dari tujuh kampung itu sekitar 1.600. PPK Kecamatan Galang belum mendapat data apakah pemilih yang terdata di kampung-kampung tersebut sudah pindah ke tempat relokasi senentara. Maka kami juga merencanakan ke depannya kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya BP Batam dan Pemko Batam. Data tersebut kemudian akan kami laporkan ke KPU Kepri untuk diteruskan ke KPU RI.

TB: Kabarnya sudah ada beberapa kepala keluarga (KK) yang pindah ke tempat relokasi senentara dan sifatnya menyebar?

AW: Kami mendengar dari rilis media, sudah ada total 40 KK yang pindah ke tempat-tempat relokasi sementara. Sekarang mungkin sudah sekitar 53 KK. Belum kami ketahui apakah warga yang pindah ini tinggal di tempat yang sama semua, atau menyebar. Kami dengar, ada yang tinggal di ruko, perumahan, atau tempat sewa sendiri. Ini akan kami koordinasikan lebih detail karena akan berdampak pada kualitas pelayanan kami dalam penyaluran hak pilih.

TB: Adakah koordinasi KPU dengan Pemerintah seputar batasan waktu pemindahan menjelang masa pemilihan?

AW: Dinamika kependudukan, dinamika pembangunan, dan dinamika investasi memang suatu hal yang berbeda dari dinamika kepemiluan kita atau pun administrasi pemilih kita. Tapi itu akan saling berkaitan. Sejauh ini, koordinasi yang kami lakukan secara kelembagaan maupun personal kepada stakeholder terkait memang belum sampai ke kesepakatan bersama terkait penundaan relokasi untuk sementara waktu jelang pemilihan. Kami sebagai penyelnggara pemilu mengambil kebijakan sesuai fakta-fakta di lapangan. Selain Rempang yang jadi atensi khusus kita, ada juga wilayah lainnya seperti Balai Persero, Tangki Seribu, dan beberapa wilayah di Tembesi.

TB: Kemarin ada pertemuan dengan Komisi I DPRD Kepri, apakah turut dibahas soal Rempang?

AW: Pada Jumat kemarin ketika kami menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kepri. Satu hal yang dibahas tentang DPT di Rempang. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kami diminta melakukan mitigasi dan perencanaan terkait penjaminan sarana dan pra sarana, untuk memastikan bahwa pemilih di Rempang dapat menyalurkan hak pilihnya. Kami juga diminta intens berkoordinasi dengan KPU Kepri dan KPU RI, sehingga kebijakan yang akan diambil tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa hal sudah kami lakukan, hingga dinamika di Rempang ini sudah menjadi atensi KPU RI. Di bulan November mendatang KPU RI akan khusus turun meninjau kondisi di lapangan.. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)