Gesa Pembangunan Tanjungpinang, Pj Wali Kota Temui Bappenas dan Kemenkominfo

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan berkunjung ke Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Kunjungan kerja ini dilakukan Hasan untuk mempercepat penataan Tanjungpinang.

Dalam pertemuannya di Beppenas, Hasan diterima oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (IPEK) Bappenas, Wahyu Wijayanto.

Pertemuan itu membahas terkait tindak lanjut usulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK tersebut akan digunakan untuk revitalisasi pelantar kuning penyeberangan Pulau Penyengat, juga revitalisasi dan pembangunan Tourism Information Centre (TIC) yang rencana akan dialihkan ke Gedung Gonggong untuk pusat informasi sejarah, budaya, wisata, serta pengrajinan dan seni.

Wahyu menyambut baik hal tersebut dan mengatakan akan mengkaji usulan DAK yang disampaikan.

Baca juga: Hasan Jamu Komunitas Kapal Yacht Di Tanjungpinang

“Bersama tim, kami akan melakukan pengkajian sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Prinsipnya Bappenas akan memberikan perhatian kepada daerah yang punya keseriusan dalam pembangunan. Untuk DAK tahun 2023 ada sekitar Rp 450 miliar yang disalurkan kepada 120 Kabupaten/Kota,” ucap Wahyu.

Selanjutnya, Hasan juga menemui Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Wahyu Toni Supriyanto di Kantor Kementerian Kominfo. Pertemuan itu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur komunikasi, guna percepatan digitalisasi di wilayah Tanjungpinang.

Ia juga meminta arahan terkait konsep Pulau Penyengat yang direncanakan akan dijadikan pulau digital.

“Untuk revitalisasi Pulau penyengat, turut didukung dan telah dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau, dan rencana ke depan menjadikan Pulau Penyengat sebagai pulau digital. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo agar bisa dibangun tower di Pulau Penyengat melalui Dirjen PPI,” kata Hasan.

Selain itu, juga dibahas tentang penataan kabel optik melalui konsep digitalisasi dalam rangka penguatan Tanjungpinang menuju Smart City.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan Tanjungpinang menuju Smart City, sehingga percepatan infrastruktur digital terus digesa.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu mengapresiasi semangat Pj Wali Kota Tanjungpinang.

“Dirjen PPI tidak memiliki anggaran untuk membangun tower dan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang. Namun kami bisa memberikan rekomendasi kepada operator yang nantinya bisa membangun tower tersebut dengan berbagi skema kerja sama,” kata Toni.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Pusat mendorong percepatan dan peluasan digitalisasi daerah (P2DD). Maka dari itu Pemerintahan Kota Tanjungpinang harus diawali dengan merencanakan Feasibility Study (FS) terlebih dahulu, sehingga berbagai proyek yang akan dibangun sudah dikaji dengan berbagi pihak.

Baca juga: BPPRD Tanjungpinang Usulkan 1.000 Tapping Box untuk Optimalisasi Pajak Daerah