Penyidik Cabjari Karimun di Moro Periksa 10 Saksi Proyek SMKN 1

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Karimun di Moro memeriksa sejumlah orang dalam proyek pembangunan SMK Negeri 1 Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kepala Cabjari Karimun di Moro, Rikhy Khadafi yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya.

Rikhy menyebut, informasi awal yang diterima adanya dugaan penyalahgunaan itu terkait pengerjaan proyek yang seharusnya dilakukan swakelola namun dialihkan ke pihak ketiga.

"Lagi berproses untuk pemeriksaan terhadap orang-orang yang terkait. Biar jelas adanya tindak pidana ataupun kemungkinan adanya kerugian Negara," ujar Rikhy, Senin (18/12/2023).

Adapun proyek yang dikerjakan berupa pembangunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di SMK Negeri 1 Moro dengan anggaran bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

Rikhy menambahkan, saat ini Cabjari Moro telah meminta keterangan sepuluh orang sebagai saksi.

Ini termasuk dari pihak sekolah dan pekerja dalam proyek pembangunan RPS itu.

Namun, untuk pihak perusahaan yang mengerjakan proyek termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki kewenangan terhadap SMA SMK sederajat juga belum dilakukan pemeriksaan.

"Tapi untuk pihak perusahaan kami masih proses. Karena dari pihak perusahaan di Batam dan sekolah SMA dan SMK sederajat itu juga merupakan kewenangan provinsi," bebernya.

PENANGANAN Perkara Kejari Karimun

Tiga perkara korupsi di Karimun yang ditangani penyidik Kejari Karimun sebelumnya belum ada tersangka.

Meski belum ada penetapan tersangka, namun dua perkara korupsi di Karimun itu sudah naik penyidikan.

Dua perkara korupsi di Karimun itu di antaranya dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang bersumber APBD murni dan perubahan tahun anggaran 2022 sebanyak Rp3,8 Miliar.

Baca juga: Kasus Korupsi di Karimun, Ketua PKBM Bakti Negeri Kundur Jadi Tersangka BOP

Serta penyalahgunaan bantuan dana hibah untuk nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2022-2023 total Rp16 Miliar.

Sementara dugaan korupsi dana honorarium guru TPQ, TPA, Ponpes dan DKM oleh Bagian Kesra Setdakab Anambas masih pulbaket.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karimun, Rezi Dharmawan mengatakan, dua perkara dugaan korupsi pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

"Dua sudah tahapan penyidikan, KONI dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara untuk Kesra saat ini masih pulbaket," ujar Rezi Dharmawan, Jumat (15/12/2023).

Rezi menambahkan, ketiga perkara itu masih belum dilakukan penetapan tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena proses penyelidikan terhadap perkara korupsi membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Baca juga: Kasus Korupsi di Karimun Seret Mantan Kades Parit, Basri Jalani Sidang Perdana

"Penetapan tersangka tentunya membutuhkan waktu, karena harus ada dua alat bukti. Misalnya saksi ada seratus orang itu baru hitungannya satu alat bukti yakni saksi, namun ada juga hasil perhitungan BPKP dan itu yang masih ditunggu," ujarnya.

Meskipun begitu, Rezi menyebut penetapan tersangka pasti akan segera dilakukan apabila dua alat bukti telah terpenuhi.

Selain tiga perkara korupsi ditangani oleh Kejari Karimun, juga terdapat satu perkara korupsi lainnya yang ditangani oleh Cabjari Karimun di Tanjungbatu.

"Satu perkara yang ditangani Cabjari Tanjungbatu yakni perkara penyalahgunaan anggaran BOP di PKBM Melati dan telah masuk tahap persidangan," ujarnya.(TRIBUNBATAM.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News