Minim Hasil, DPRD Batam Pertanyakan Hasil Pelatihan di Disnaker Berbiaya Rp 15 M

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa menilai hasil pelatihan tenaga kerja di Batam minim.

Hal ini membuat sejumlah perusahaan masih saja merekrut tenaga kerja dari luar Batam.

Sementara anggaran pelatihan atau sertifikasi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam mencapai Rp 15 miliar hingga Rp 18 miliar setiap tahunnya.

"Itu anggaran tidak sedikit dan hasil yang sangat minim. Ini kenyataan di lapangan. Perusahaan masih melakukan SP-Akad atau perjanjian kerja dengan daerah lain," ujar Mustofa, Selasa (19/12/2023).

Pria yang menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Batam ini menuturkan, sistem dan regulasi merupakan salah satu yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelatihan dan penempatan tenaga kerja lokal Batam.

Menurutnya bagian pelatihan dan penempatan itu berada di bidang dalam struktur organisasi Disnaker.

"Kalau di provinsi, pelatihan dan penempatan itu satu bidang. Nah kalau di Batam itu jadi dua bidang, ini harus ada sinkronisasi. Kami melihat ada kelemahan di situ," katanya.

Baca juga: DPRD Batam Gesa Perda Tenaga Kerja, Mustofa Sebut Angin Segar Buat Tenaga Lokal

Ia mengakui, untuk memastikan hal itu pihaknya juga sudah melakukan komunikasi kepada Bidang Pelatihan dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Batam.

Ia mencontohkan, ada perusahaan yang meminta tenaga kerja yang sudah melalui pelatihan 4G dan memprioritaskan yang 5G.

Sementara pelatihan yang diselenggarakan baru mampu di kelas 4G.

"Otomatis setelah lulus, sertifikasi yang didapatkan tidak bisa digunakan untuk perusahaan yang butuh 5G. Perusahaan tidak menerima, itu artinya pelatihan yang sia-sia. Biaya 4G dan 5G itu tidak murah, untuk anggaran Rp 200 juta, paling untuk berapa orang saja," katanya.

Selain itu, ia mengatakan dalam pertemuan tersebut juga menanyakan, bagaimana menentukan pelatihan itu. Pihak Disnaker mengaku berdasarkan masukan dari perusahaan.

"Kalau penempatan itu lebih konkret. Dia membawahi BKK dan pelatihan SMK, lalu bidang penempatan menanyakan kepada perusahaan atau konsorsium apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Sekali lagi saya samapaikan, hasil dari pelatihan yang digelar oleh Disnaker hampir tidak tepat sasaran. Buktinya angka pengangguran kita masih sulit untuk ditekan," katanya.

Baca juga: Apindo Tak Dilibatkan Dalam Pembahasan Ranperda Penempatan Tenaga Kerja di Batam

Masih mengenai anggaran, Mustofa melanjutkan, satu tahun sebelum dianggarkan atau pada bulan Agustus hingga Oktober (tahun penggaran), pihak Disnaker sudah menyerahkan pelatihan apa saja yang akan dilakukan.

"Jadi sebelum Agustus mereka sudah menyerahkan apa yang mereka perlukan, dan itu akan diselaraskan dengan pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sesuai kemauan," katanya.

Untuk itu, Mustofa menggodok permasalahan tersebut agar mendapatkan kekuatan dari segi aturan. Yakni memasukkan permasalahan penerimaan tenaga kerja lokal ini harus menjadi prioritas perusahaan yang ada di Batam. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)