PILPRES 2024

Presiden Jokowi Sampaikan Tidak Semua Data Kemanan Negara Bisa Dibuka ke Publik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya kata Jokowi masalah pertahana

|
Editor: Eko Setiawan
TribunBatam.id/Dok Biro Adpim Pemprov Kepri
Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Dalam debat Capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak meminta Prabowo Subianto untuk buka-bukaan dalam membuka data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik.

Hal itu sering diminta oleh Ganjar dan Anies sehingga Prabowo menjanjikan akan membuka secara terang namun bukan di dalam debat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik.

Hal itu disampaikan Jokowi merespons adanya Capres yang ingin data pertahanan dibuka dalam debat Pilpres.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).

Pasalnya kata Jokowi masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.

Baca juga: Hasto Sebut Presiden Jokowi Buntuti Ganjar Pranowo di Setiap Kampanye

Baca juga: Debat Capres 2024, Anies Baswedan Angkat Kisah Tragis Mega Suryani Dewi

Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," katanya.

Sebelumnya dalam acara debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2023, dua Capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin Prabowo Subianto membuka data pertahanan kepada publik.

Bahkan terjadi debat sengit antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada acara tersebut.

Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru.

Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya.

Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.

"Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya," kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved