Polemik Jokowi Ungkap Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies Serahkan ke Masyarakat

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wajah Presiden Jokowi terlihat serius ketika mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak. Jokowi memberikan penekanan bahwa politik adalah hak tiap individu.

Pernyataan Jokowi itu langsung mengundang reaksi. Beberapa waktu lalu, Jokowi pernah mengatakan jika presiden itu mengayomi seluruh kontestan.

Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dihadapan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto saat sama-sama berada di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja."

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi kepada awak media.

Baca juga: Viral Jokowi Jalan di Tepi Jalan saat Ban Mobil Kepresidenan Bocor

Jokowi berpandangan, baik menteri-menteri atau pun presiden itu memiliki hak demokrasi.

Pasalnya, meskipun mereka merupakan pejabat publik, mereka juga pejabat politik, sehingga boleh berpolitik.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyebut tak ada yang salah dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden dan para menteri punya hak untuk berkampanye dan memihak di pesta demokrasi asalkan cuti dan tak menggunakan fasilitas negara.

Ujang menyebut meski aturan tak melarang presiden dan para menteri untuk berkampanye dan memihak, tapi publik berharap Jokowi lebih menunjukkan sikap negarawannya sebagai presiden.

"Tapi dalam aturan memang tidak dilarang, tapi dalam konteks sebagai presiden perlu berjiwa negarawan," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (24/1/2024).

Sebab, kata Ujang, kepentingan seseorang yang menjabat sebagai presiden semestinya mewakili kepentingan masyarakat dan negara, bukan justru memihak untuk kepentingan keluarga, pribadi atau kelompok tertentu.

"Karena kepentingan presiden adalah kepentingan masyarakat dan negara, bukan kepentingan keluarga, pribadi atau kelompok golongan," katanya.

Reaksi Anies Baswedan

Calon Presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden boleh memihak hingga berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tertentu pada Pilpres 2024.

Anies mempertanyakan pernyataan kepala negara tersebut. Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi mengaku akan netral pada pilpres 2024.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).