Tanggapan TKD dan TPD Kepri Ketiga Paslon Terkait Pernyataan Jokowi Boleh Berkampanye

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Presiden Republik Indonesia (RI) menyatakan bahwasanya Presiden boleh untuk kampanye dan berpolitik asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini mendapat tanggapan dari perwakilan Tim Kampanye Daerah dan Tim Pemenangan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Satu di antaranya TKD Kepri Ganjar Mahfud, Nuryanto mengatakan negara Indonesi adalah penyelenggara pemilu. Yang mengadakan demokrasi adalah negara. Panitianya KPU dan Bawaslu.

"Harusnya netral. Presiden itu mewakili negara. Presiden ikut kampanye itu maknanya apa. Kalau negara atau pemerintah ikut kampanye itu kontraproduktif. Biarlah masyarakat yang menilai. Saya sependapat sama Mas Surya. Negara itu harus netral. Saya pun bingung menilainya," tutur pria yang akrab disapa Cak Nur ini, Sabtu (27/1/2024).

Nuryanto menilai kalau Kepala Negara ikut kampanye tak ada yang menjamin negara. Ini menjadi rujukan dan efeknya besar.

"Saya kasihan dengan KPU dan Bawaslu. Kalau penguasanya tidak taat aturan siapa pengontrolnya. Pemimpin itu contoh. Kita berharap pemimpin itu bersih. Bingung panwasnya," katanya.

Baca juga: VIRAL Pernyataan Jokowi Presiden Boleh Kampanye, Mahfud MD Tanggapi Santai

Baca juga: Progres Training Center Timnas Sudah 20 Persen, Jokowi Berharap Selesai Mei 2024

Sama halnya dengan TPD Kepri Amin, Surya Makmur Nasution. Menurutnya Seorang Negarawan harus mampu mengkesampingkan urusan pribadi ataupun keluarga.

"Gibran itukan anak Sulung Jokowi. Sudah pastilah kita tau mengarah kemana. Lalu jangan sampai mitos-mitos yang dibangun seperti satu putaran di publikasi. Hari ini Paslon 2 tidak naik-naik. Kita tak pernah khawatir," ujarnya.

Hal itu tampak dibantah oleh TKD Kepri, Prabowo Gibran, Arifudin Jalil menilai Presiden berkmapanye dan berpolitik sah-saja saja. Karena Presiden pejabat politik, bukan pejabat publik.

Ia juga membantah TPD Amin Kepri, Surya Makmur yang menyebutkan tim Prabowo Gibran membangun mitos politik dan demokrasi 1 putaran. Meningat pada 2009 juga terjadi pemilihan presiden menang satu putaran dengan sama-sama tiga paslon.

"Kami berikhtiar satu putaran. Walau stagnan, masih ada beberapa hari lagi. Bisa cepat kenapa tidak. Jadi efektif dan efesiensi," ujarnya.  (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)

Baca berita lainya di Google News