VIRAL Pernyataan Jokowi Presiden Boleh Kampanye, Mahfud MD Tanggapi Santai

TRIBUNBATAM.id - Viral pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut jika kepala Negara oleh berkampanye dan memihak saat Pemilu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi yang ia keluarkan saat tahapan Pilpres 2024 dan Pemilu 2024 sedang bergulir.

Saat mengunjungi Pondok Pesantren Annur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, calon wakil Presiden nomor urut 03 pendamping Ganjar Pranowo itu menanggapinya dengan santai.

"Iya ndak papa (tidak apa-apa). Kalau presiden mengatakan begitu silakan saja. Mau ikut atau ndak (tidak), ya silakan saja," jelas Mahfud kepada awak media, Rabu (24/1/2024).

Terkait aturan hukum ketatanegaraan, Mahfud MD menyebut jika hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam RI.

"Kaitannya ke Biro Hukum, Sekretaris Negara saja. Di sana saja," ucapnya tanpa memberikan detail kejelasan lebih lanjut.

Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye Pemilu 2024 .

"Ndak (tidak). Kalau saya ndak (tidak) keruh tu. Malah sejuk tu di sini," jelas Mahfud MD sambil bercanda melansir TribunJogja.com.

Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat memang diperbolehkan ikut serta dalam kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski diperbolehkan ikut kampanye, presiden dan wapres yang masih menjabat harus memenuhi pelbagai persyaratan.

Baca juga: Polemik Jokowi Ungkap Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies Serahkan ke Masyarakat

Di antaranya harus cuti di luar tanggungan negara serta tak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.

Persyaratan yang sama juga harus dilakukan oleh para menteri dan para kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bila ingin terlibat dalam mengampanyekan kandidat peserta Pemilu.

Di tempat terpisah, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara boleh kampanye dan memihak pada Pilpres.

Anies Baswedan mengatakan pihaknya ingin menjaga negara sebagai negara hukum.