Deretan Fakta Mahfud MD ke Kepri Menjelang Debat Capres Minggu 4 Januari 2024

"Pimpinan kampusnya itu sudah terkooptasi oleh berbagai cara peraturan yang menentukan pimpinan universitas yang di batasi sehingga tidak lagi bebas," timpanya.

Senggol Distribusi Bansos saat Tahapan Pilpres 2024

Kampanye terbuka oleh Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD di depan Hotel 21 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Mahfud MD menyinggung dugaan praktik politisasi yang di kemas dalam bentuk bantuan sosial (bansos) yang di berikan kepada masyarakat.

"Saya melihat bansos itu diperlukan oleh rakyat, tetapi tidak boleh dipolitisir seakan-akan itu kegiatan politik tertentu yang di kait-kaitkan sebagai bantuan orang dekat paslon tertentu," ujar Mahfud MD, Sabtu (3/2/2024).

Ia menambahkan, program bansos itu merupakan agenda negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. 

"Hal itu sesuai dengan arahan konstitusi yang harus di lakukan oleh pemerintahannya," ujarnya.

Mengenai politisasi bansos pemerintah, ini juga di sampaikan Mahfud beberapa kali dalam sambutannya selama di Kabupaten Karimun.

"Bukan tidak mungkin jika Ganjar-Mahfud terpilih malah bansos itu nanti akan lebih meluas, akan lebih dan tetap sasaran," ungkapnya.

Mahfud berkomitmen, jika terpilih ia tidak menutup peluang untuk lebih meningkatkan bansos agar lebih tetap sasaran melalui program KTP sakti.

Selain bansos, bersama Ganjar Pranowo dan tim, mereka memiliki program KTP sakti.

Program ini menurutnya secara otomatis akan tertulis di pusat data, siapa yang berhak mendapat siapa yang tidak.

"Jangan kita pilih-pilih daerah gemuk dan daerah kecil dalam berpolitik, tapi orang miskin jangan lupa yang harus di bantu," timpanya.

Seruan Buat Pemilih di Pemilu 2024

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menilai partai politik sedang menghadapi hujatan yang sangat luar.

"Saat ini partai politik di anggap telah mengkhianati reformasi," ujar Mahfud MD dalam sambutannya saat temu kader Hanura di Hotel Aston, Sabtu (3/2/2024).

Menurutnya, sebuah negara demokrasi harus ada partai meskipun partainya jelek. Namun apabila pemerintah melakukan hal jelek masih dapat dilakukan kontrol atau pengawasan.

Baca juga: Inilah Warna Surat Suara Pemilu 2024 dan Pilpres 2024