Pemko Tanjungpinang Minta Data Pelanggan PLN Terkait Pajak Penerangan Jalan

TRIBUNBATAM.id,TANJUNGPINANG - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRd) Tanjungpinang, Said Alvie meminta dukungan PLN terkait data pelanggan.

Dukungan PLN terkait data pelanggan ini terkait penarikan pajak penerangan jalan di Tanjungpinang yang menjadi fokus BPPRD Tanjungpinang.

Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan pajak penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

Sumber lain ini ialah berasal dari PLN atau lainnya.

Dukungan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Kota Tanjungpinang diperlukan dalam mendata pelanggan untuk menghitung potensi penerimaan PPJ.

"Pendataan ini langkah untuk mengetahui kondisi di lapangan. Agar tidak keliru dalam menetapkan target pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ)," ujarnya, Senin (5/2/2024).

Dalam menetapkan PPJ, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjungpinang sebelumnya hanya menetapkan berdasarkan jumlah penduduk serta jumlah rumah saja.

Kendati demikian, saat proses ke lapangan yang dilakukan BPPRD bersama PLN cabang Kota Tanjungpinang, sudah banyak rumah warga yang kini menggunakan prabayar atau menggunakan token.

Kondisi ini menurutnya mengurangi pendapatan PPJ.

Karena penggunaan sistem prabayar ini pengisiannya sesuai dengan kebutuhan pemakaian pengguna atau pemilik rumah.

Sehingga target PPJ yang harusnya Rp 37 miliar di tahun 2023 hanya terealisasi Rp 27 miliar.

Baca juga: BPPRD Siapkan 500 Tappping Box Bagi Wajib Pajak di Tanjungpinang

“Hanya sekitar 70 persen saja, makanya di tahun 2024 target kita cuma Rp 26 miliar,” tukasnya.(TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News