Contoh Soal TWK CPNS 2024, Disertai Kunci Jawaban dan Pembahasan

TRIBUNBATAM.id - Berikut contoh soal TWK CPNS 2024, disertai kunci jawaban dan pembahasan.

Penerimaan CPNS 2024 akan segera dibuka pada akhir Maret mendatang.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi salah satu tes yang harus dihadapi oleh pendaftar CPNS 2024.

TWK termasuk ke dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilakukan setelah seleksi administrasi.

Bagi Anda yang berniat mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS, latihan soal merupakan salah satu hal yang perlu dipersiapkan.

Berikut Tribunbatam.id sajikan contoh soal TWK CPNS 2024.

1. Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak…
A. 10 kali
B. 11 kali
C. 9 kali
D. 4 kali
E. 6 kali

Jawaban: B. 11 kali

Pembahasan: Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak11 kali. 

2. Lembaga yang menjalankan pemerin-tahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerah nya saat Indonesia baru merdeka adalah…
A. Komite Nasional Indonesia Daerah
B. Komite Nasional Indonesia Merdeka
C. Komite Nasional Perbantuan Daerah
D. Komite Daerah
E. Komite Daerah Perbantuan Nasional

Jawaban: A. Komite Nasional Indonesia Daerah

Pembahasan: Kalau di pusat ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), untuk daerah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah. 

3. Negara yang mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia yang pertama kali adalah …
A. Jepang
B. India
C. Thailand
D. Amerika Serikat
E. Mesir

Jawaban: E. Mesir

Pembahasan: Pengakuan kedaulatan diawali oleh perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Mesir. 

4. Nama raja kerajaan Ternate-Tidore adalah sebagai berikut, kecuali ...
A. Pangeran Nuku
B. Zainal Abidin
C. Sultan Baabullah
D. Sultan Agung
E. Sultan Hairun

Jawaban: D. Sultan Agung

Pembahasan: Nama raja kerajaan Ternate-Tidore adalah Zainal Abidin, Sultan Baabullah, Sultan Hairun, Pangeran Nuku, Sultan Mansur. 

5. Tiga tuntutan rakyat (Tritura) disampaikan oleh …
A. Indische Partij
B. KAMI
C. Jong Celebes
D. Tiga Serangkai
E. Jong Java

Jawaban: B. KAMI

Pembahasan: Tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) disampaikan oleh Tritura. Isinya adalah bubarkan PKI dan ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga. 

6. APBN ditetapkan dengan persetujuan …
A. DPR
B. Presiden
C. MA
D. MPR
E. Kejaksaan Agung

Jawaban: A. DPR

Pembahasan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang- Undang. 

7. Gadjah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapanya berasal dari kerajaan …
A. Singosari
B. Majapahit
C. SamuderaPasai
D. Kutai
E. Sriwijaya

Jawaban: B. Majapahit

Pembahasan: Gadjah Mada merupakan seorang patih dari kerajaan yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk yakni kerajaan majapahit. 

8. Bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh …
A. Ketua MPR
B. Menteri dalam Negeri
C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D. Menteri Luar Negeri
E. Menteri Pertahanan

Jawaban: C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan

Pembahasan: Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. 

9. Berikut Ini yang merupaan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah …
A. Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
B. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hokum tetap
C. Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
D. Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undanga di atas undang-undang
E. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

Jawaban: E. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

Pembahasan: Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara. 

10. Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut …
A. Trias Politika
B. Triumvirat
C. Magnum Opus
D. Monarki
E. Tirani

Jawaban: A. Trias Politika

Pembahasan: Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif) disebut Trias politika. 

11. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam....
A. Hukum privat
B. Hukum pidana
C. Hukum perdata
D. Hukum administrasi negara
E. Hukum Publik

Jawaban: A. Hukum privat

Pembahasan: Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalamHukum privat. 

12. Berikut ini lembaga Negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah..
A. Anggota DPR
B. Anggota DPD
C. Presiden
D. Wakil Presiden
E. Anggota BPK

Jawaban: E. Anggota BPK

Pembahasan: Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. 

13. Di antara negara-negara berikut ini, yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah ...
A. Swiss
B. Inggris
C. Italia
D. Belanda
E. Belgia

Jawaban: A. Swiss

Pembahasan: 23. Swiss menganut sistem pemerintahan referendum (parlementer dan presidensil) yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Referendum berasal dari kata refer (mengembalikan) yang berarti pelaksanaan pemerintahan dikembalikan / diawasi oleh masyarakatnya. Di Swiss, parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara, dan mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan eksekutif. Ada dua jenis referendum yang diterapkan di Negara Swiss, yaitu facultative referendum dan obligatory referendum. Facultative referendum adalah ketika Jika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus bisa mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Jika sudah didapati demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Ini adalah tipe referendum yang sering digunakan. Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan. 

14. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah ...
A. Komisi Yudisial
B. Pengadilan Tinggi
C. Pengadilan Negeri
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. Pengadilan Tinggi

Pembahasan: Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibukota provinsi. 

15. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut ...
A. Rencana pembangunan
B. Paradigma pembangunan
C. Strategi pembangunan
D. Pola pembangunan
E. Upaya pembangunan

Jawaban: B. Paradigma pembangunan

Pembahasan: Pengertian Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya.Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradgima pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan, niai-nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kodrat manusia. 

16. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh ...
A. Panglima Polim
B. Thomas Matulessi
C. Mohammad Shahab
D. Sisingamangaraja XII
E. Peto Syarif

Jawaban: D. Sisingamangaraja XII

Pembahasan: Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. 

17. Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah ...
A. Pemilihan presiden dan wakil presiden
B. Penetapan dan pengesahan UUD 1945C. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden
E. Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945

Jawaban: D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden

Pembahasan: Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945:
a. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
b. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
c. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.

18. Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi …
A. Sulawesi Selatan
B. Sulawesi Utara
C. Sulawesi Tengah
D. Sulawesi Tenggara
E. Maluku

Jawaban: A. Sulawesi Selatan

Pembahasan: Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan) Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow) Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja) Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton) Rumah adat Maluku (Rumah Baileo)

19. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali ...
A. Industri gula
B. Industri kelapa sawit
C. Industri teh
D. Industri kopi
E. Industri tembakau

Jawaban: A. Industri gula

Pembahasan: Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri:
- Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.
- Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Perkebunan kina di Jawa Barat.
- Perkebunan karet di Sumatra Timur.
- Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.
- Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. 

20. Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah …
A. Jawaharlal Nehru
B. Mohammad Ali
C. U Nu
D. Ali Jinah
E. Sir John Kotelawala

Jawaban: D. Ali Jinah

Pembahasan: Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah Ali Jinah.

(Tribunbatam.id/Cahyanti Nawangsari)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News