Pemkab Natuna Perjuangkan Merdeka Sinyal, Jadi Atensi Pemerintah Pusat

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna terus berupaya mengatasi persoalan internet di wilayahnya.

Sebab hingga saat ini masih banyak wilayah di Natuna yang belum merdeka akan internet. Baik di Pulau Bungurun Besar maupun pulau-pulau kecil lainnya.

Sebagai daerah perbatasan dan termasuk daerah 3T, sudah seharusnya hal yang mengisolir wilayah ini diperjuangkan, baik dari akses transportasi, begitu pun dengan telekomunikasi dan internet.

Pulau Laut misalnya, masyarakat di sana sudah lama mendambakan akses internet yang lancar. Soalnya, sinyal internet di sana belum merata.

Selain itu, sinyal internet juga sering mengalami gangguan saat cuaca buruk di Teluk Buton, yang merupakan pantulan sinyal ke Pulau Laut.

Begitu juga di Pulau Midai, Serasan, Subi, Seluan, Pulau Panjang dan beberapa titik di Pulau Bungurun Besar.

Untuk mengatasi persoalan di atas, Pemkab Natuna melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Kemenkopolhukam RI di Jawa Barat, Kamis 29 Februari kemarin.

Rapat koordinasi (rakor) tersebut untuk membahas upaya merdeka sinyal khususnya di Kabupaten Natuna dan Berau di Provinsi Kalimantan Timur.

Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Budi Eko Pratomo.

"Saat rakor saya menyampaikan kondisi internet di Natuna yang semakin parah," kata Sekda Boy, saat dijumpai di kantornya, Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat (1/3/2024).

Dimana persoalan internet ini adalah kurangnya kapasitas bandwith untuk semua infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana peningkatan layanan telekomunikasi di kecamatan yang berada di luar pulau induk (Bunguran Besar).

"Intinya perlu penguatan lagi, kita sudah layangkan surat ke Bakti, provider. Cuman dari Bakti ada masalah waktu itu. Di tahun ini baru mereka bisa menjalankan lagi," ujar Sekda Boy.

Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto mengaku, dirinya juga mempertanyakan keberadaan tower BTS Bakti yang tidak bisa digunakan operator seluler.

Baca juga: Pemkab Natuna Rakor Bareng Kemenkopolhukam di Jakarta Bahas Merdeka Sinyal

"Selain itu, saya juga mempertanyakan surat yang pernah kami layangkan beberapa waktu lalu. Namun sayangnya yang hadir saat rakor bukan orang yang dapat membuat kebijakan, sehingga mereka terpaksa melakukan pengecekan lagi," tutur Boy.

Boy mengatakan, rapat sebelumnya pada November 2023, pemerintah daerah sudah menindaklanjuti dengan surat resmi Bupati ke beberapa pihak terkait, seperti Kementrian Kominfo RI, BAKTI Kominfo RI, Palapa Ring Barat(PRB), Operator Seluler (Opsel) dan Internet Service Provider (ISP) yang beroperasi di Natuna.

Melalui surat Bupati Natuna, sedikitnya ada dua konsen utama yang paling krusial untuk segera dilaksanakan yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk program jangka pendek, pihak Telkomsel akan mengurus izin pemanfaatan tower TNI di Teluk Buton, sebagai solusi untuk peningkatan telekomunikasi di Kecamatan Pulau Laut.

Kemudian mengurus izin pemanfaatan tower BAKTI Kominfo RI untuk mengatasi persoalan telekomunikasi di Pulau Midai.

Sedangkan solusi jangka panjangnya, perlunya dukungan pemerintah pusat (Kementerian Kominfo RI) & BUMN, untuk penggelaran kabel fiber optic (KFO) bawah laut / System Komunikasi Kabel Laut (SKKL) untuk ke 9 pulau di luar pulau Bunguran.

Ia menjelaskan, konklusi pertemuan itu, kedepannya bakal diadakan rapat menggunakan zoom meeting setiap 3 bulan sekali guna membahas perkembangan persoalan internet di Natuna.(TribunBatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News