PILKADA BATAM 2024

Tahapan Pilkada 2024 Belum Dimulai, Ini Kata KPU Kepri terkait Baliho para Balon

Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi tanggapi baliho bakal calon (balon) kepala daerah yang bermunculan. Ia sebut sosok yang muncul belum calon

Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi
BALIHO - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan baliho kepala daerah diperbolehkan atau tidak sebelum masuk tahapan Pilkada, ranah kajiannya berada di pengawasan 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum dimulai. Namun baliho Bakal Calon (Bacalon) kepala daerah sudah mulai bermunculan di sejumlah titik di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dimintai tanggapannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan sosok-sosok yang telah muncul saat ini sebenarnya belum dianggap sebagai calon.

Sehingga terkait munculnya baliho, pamflet, flyer dan sebagainya di luar dari mekanisme yang ada. Tahapan pencalonan baru ada di Agustus 2024.

Lantas apakah diperbolehkan atau tidak? Susilo menuturkan diperbolehkan atau tidak, ranah kajiannya berada di pengawasan. Apalagi kalau terkait bakal calon masih terikat dengan status undang-undang yang mengatur soal netralitas.

Baca juga: KPU Kepri Sosialisasikan Tahapan Pilkada di Hotel Aston Batam

Pihaknya menilai, baliho tersebut hanya sebagai bentuk sosialisasi. Namun pada saat masuk ke dalam tahapan penyelenggaraan dan belum memasuki tahapan kampanye, maka harus dilakukan penertiban.

"Yang jelas kami akan mengikuti tahapan yang ada di PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang jawaban dan jadwal," kata Susilo, Kamis (21/3/2024).

Ia menambahkan sebelum melakukan tindakan, biasanya Bawaslu memiliki kajian sesuai regulasi yang mengatur. Kemudian disimpulkan tindakan yang dilakukan.

Sebelumnya diberitakan, bursa calon kepala daerah di Pilkada Batam 2024 mulai menggeliat. Telah muncuat ke publik dua tokoh yang siap maju di Pilkada Batam.

Sosok tersebut yakni Amsakar Achmad yang diketahui Wakil Wali Kota Batam periode 2019-2024. Selanjutnya, Marlin Agustina Rudi, Wakil Gubernur Kepri saat ini. Bahkan kedua tokoh tersebut sudah mulai melakukan sosialisasi melalui baliho.

Baliho itu bergambar Amsakar Achmad dengan Irwansyah. Bernarasi Amsakar Irwansyah (Amir) mengucapkan 1 Ramadhan 1445 Hijiriah Selamat menjalankan ibadah puasa.

Baca juga: Membaca Arah Calon di Pilkada Kepri 2024 Setelah Hasil Pileg Keluar

Di baliho itu juga ditulis Bakal Calon Wali Kota Batam tepat di bawah foto Amsakar dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Batam di bawah foto Irwansyah. Keduanya terlihat seragam menggunakan baju berwarna putih dan kopiah hitam.

Baliho ini sudah terpasang di sejumlah tempat di Batam. Antara lain, di Jalan Tengku Sulung tepatnya di pinggir jalan dari lajur SMA Negeri 3 menuju ke Pasar Botania 1. Baliho yang sama di Jalan Laksamana Bintan tepatnya dari jalur Simpang Frengky menuju ke Simpang Kaliban. Selanjutnya di Jalan Raja Isa.

Sementara Baliho Marlin juga terpasang di Jalan Tengku Sulung. Tepatnya dari Pasar Botania 1 menuju ke Sekolah SMA Negeri 3 Batam.

Di baliho tersebut terpampang foto Marlin berkerudung dan berbaju berwarna biru. Dalam baliho tersebut juga bertuliskan #2024 gak asyik kan pembangunan Batam terhenti? Lanjut pembangunan Bunda.

Terpisah, Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unrika, Rahmayandi Mulda mengatakan momen saat ini memang sudah harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri ke publik.

"Pilpres dan Pileg telah usai. Pilkada itu November. Masih ada waktu kurang lebih enam bulan untuk menjalin komunikasi, dan menjual program serta pengenalan ke masyarakat agar bisa dikenal," ujar Rahmayandi.

Diakuinya ada beberapa hal yang mempengaruhi jalannya Pilkada November mendatang. Ia menyebutkan memanfaatkan kekuasaan, kebijakan, sembako hingga bantuan langsung tunai dinilai turut mempengaruhi segmen pemilih di Batam.

Baca juga: Nasdem Siapkan Khazalik Maju di Pilkada Bintan 2024

"Tidak bisa dipungkiri kekuasaan sudah pasti mempengaruhi. Namun akan lebih baik bagi pemenang kebijakan saat ini, jika ingin maju tidak memanfaatkan fasilitas daerah atau pun anggaran daerah untuk mengenalkan diri ke publik," ujarnya.

Ia melanjutkan calon peserta partai politik yang akan berkompetisi sangat diharapkan bisa mendukung jalannya proses Pilkada sesuai aturan.

"Priviledge dari jabatan sudah pasti ada. Namun akan lebih baik jika memang bisa mengendalikan diri, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk maju di Pilkada berikutnya," katanya.

Sementara itu, mengenai sarana atau fasilitas promosi calon yang akan maju, Ramayandi menyebutkan sosial media, baliho, dan temu muka dengan masyarakat masih mendominasi.

Menurutnya, elektabilitas tidak lagi menjadi satu-satunya penentu untuk memenangkan Pilkada. Tantangan politik uang juga harus diantisipasi, karena ada pembiaran untuk praktik seperti ini.

"Berkaca dari Pemilu 2024 ini, harusnya itu menjadi antisipasi bagi paslon. Karena banyak sekali politik uang yang bergulir di kalangan masyarakat, dan satu hal lagi banyak yang tahu ada praktik tersebut, namun menganggap hal biasa," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)

Baca juga berita Tribunbatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved