Mahkamah Konstitusi Ungkap Putusan Sela Sidang Sengketa Hasil Pilkada Batam Rabu 5 Februari 2025

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sidang sengketa hasil Pilkada Batam 2024 bakal memasuki babak akhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencananya, Hakim MK bakal membacakan pengucapan putusan sela atau ketetapan mengenai sidang sengketa Pilkada Batam dengan nomor perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada Rabu (5/2/2025) pukul 13.30 WIB di Gedung MKRI 1 Lantai 2.

Permohonan sengketa hasil Pilkada Batam 2024 ke MK diajukan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (NADI). 

Melansir laman MK, terdapat 10 kuasa hukum yang mereka siapkan terkait sengketa hasil Pilkada Batam 2024 yang memenangkan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (ASLI).

Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1 Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (Nuryanto-Hardi) mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (PHPU Wako) Batam Tahun 2024 ke MK. 

Baca juga: Hasil Pilkada Batam 2024 Kena Gugat, KPU Batam Tunggu Hasil Registrasi Mahkamah Konstitusi

Dalam persidangan perdana yang digelar di MK, Kamis (9/1/2025) Nuryanto-Hardi (Pemohon) melalui kuasa hukumnya, Erik Setiawan dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 Amaskar Achmad dan Li Claudia Chandra (Amaskar-Claudia) yang merupakan Paslon dengan peroleh suara terbanyak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Batam 2024. 

Selain itu, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pilwako Batam 2024.

Alasan pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan dirinya sebagai Pemenang Pilwako Batam 2024 sembari mendiskualifikasi Paslon Amaskar-Claudia ialah karena Paslon Amaskar-Claudia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berisfat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam kontestasi Pilwako Batam 2024. 

Erik menuturkan bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Amaskar Achmad - Li Claudia Chandra sebesar 134.887 terjadi akibat Paslon Amaskar-Claudia melakukan pelanggaran TSM.

Merespons hal itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon) melalui kuasa hukumnya, Anjar Nawar Yusky Eko Prasetyo, membantah adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Batam sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. 

Baca juga: Intip Sisa Dana Kampanye Dua Paslon Pilkada Batam 2024, NADI Tersisa Rp 194 Juta

Dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada Senin (20/01/2025) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sidang digelar di Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. 

Agenda sidang ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak.

Arya menjelaskan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam kontestasi Pilwako Batam tidak jelas (obscuur). 

Hal ini karena Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM di seluruh kecamatan di Kota Batam, namun dalam petitumnya Pemohon hanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 kecamatan. 

Terlebih, Arya menuturkan bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas terkait pelanggaran TSM tersebut terjadi di TPS mana.