Polemik APBD Kepri Buat Batam VIRAL, Syamsul Paloh: Gubernur Ansar Salah Paham

Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Syamsul Sebut Gubernur Kepri Salah Paham Soal Porsi Anggaran ke Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pernyataan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait porsi APBD Kepri untuk Kota Batam menuai sorotan dari Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Syamsul Paloh.

Menurut Syamsul, polemik soal anggaran itu semestinya perlu diluruskan dan tidak melibatkan publik dalam ranah perseteruan yang akan terjadi pada Pemilihan Gubernur atau Pilgub Kepri 2024 nanti.

Mengingat, figur Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad merupakan kandidat kuat yang bakal bersaing nantinya.

"Soal porsi anggaran Provinsi Kepri ke Batam paling besar dibanding daerah lain itu wajar, karena penduduk Batam juga paling besar di Kepri," ucap Syamsul Paloh kepada media, Kamis (28/3/2024).

Ia menilai, porsi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk Batam yang mencapai 38 persen tersebut masih terlalu kecil.

Padahal, penduduk Batam cukup besar di Kepri dengan persentase mencapai 50 sampai 60 persen.

"Mestinya anggaran untuk Batam ya 50-60 persen juga," ujarnya lagi.

Jika ingin membandingkan porsi anggaran di Pemprov Kepri, lanjut Syamsul, seharusnya dilakukan perbandingan komparatif dulu antar daerah.

Sehingga, tidak terjadi saling klaim dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Apalagi beberapa permasalahan sosial menjadi kewajiban pemerintah provinsi.

Seperti pengangguran dan permasalahan pendidikan tingkat SMA dan SMK.

Baca juga: APBD Kepri 2024 Disahkan Sebesar Rp 4,328 Triliun, Naik Sekitar Rp 177 Miliar

Di luar itu, kata dia, menjadi kepentingan normatif dan dapat dilakukan sesuai kemampuan pemerintah.

"Jika mau dikaji lebih dalam, Pemprov Kepri belum menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap Kota Batam sepenuhnya. Bahkan termasuk tanggung jawab yang bersifat wajib, tapi tidak dilaksanakan," bebernya.

Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan, Kota Batam juga memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Pemprov Kepri dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBMKB, dan lainnya.