DPRD Kepri Dorong Pusat Beri Izin Daerah Manfaatkan Stockpile Bijih Bauksit

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi keributan atau kecemburuan sosial dari berbagai kalangan pengusaha tambang yang lama.

"Jadi win win solution. Terkait hal ini pemerintah pusat harus hadir. Kalau saat inikan pemerintah pusat menahan, karena masalah izin. Sementara ini bukan izin tambang lagi, ini barang sudah ada tinggal dieksekusi saja. Apalagi stockpile bauksit ini sudah belasan tahun menumpuk di lahan. Bukan dikeruk kembali," ungkapnya.

Baca juga: Komisi II DPRD Kepri Dorong Pemerintah Bentuk BUMD Bapok, Ini Target Mereka

Wahyu menambahkan, untuk mengawasi agar tidak ada penambangan ulang, pemerintah pusat bisa menugaskan penegak hukum, baik dari unsur TNI, Polri ataupun pemerintah setempat dan masyarakat untuk melakukan pengawasan, sehingga bisa ditindak tegas apabila nanti ada yang menambang ulang.

"Saya kira hal ini mudah, tinggal pemerintah pusat mau apa tidak memperhatikan pemerintah daerah terkait dengan kekayaan alam yang sudah siap. Jika pemerintah mau, tinggal dibuat aturannya dengan stakeholder terkait. Baik itu para pengusaha tambang, BUMD Kepri, dan juga Pemerintah Provinsi Kepri," tutupnya. (tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News