DPRD Natuna Minta Pemkab Optimalkan PAD Dongkrak Pendapatan Daerah

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2023.

Penyampaian pendapat fraksi-fraksi itupun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar dan jajaran serta dihadiri Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Jumat (28/6/2024).

Dalam penyampaian pandangan itu, meski seluruh fraksi menerima dan menyetujui, ada beberapa masukan dan catatan fraksi kepada Pemerintah Daerah.

Seperti dari fraksi Partai Golkar, Azi menuturkan, bahwa berdasarkan rapat internal, partai Golkar memiliki beberapa catatan dan masukan untuk perbaikan baik dalam penyusunan laporan maupun dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2023.

Pertama, Kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat memaksimalkan pencapaian target realisasi anggaran baik pendapatan, maupun belanja atau penyerapan anggaran yang sebesar-besarnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Natuna.

Kedua, agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak dan retribusi serta berupaya melakukan inovasi dengan mengoptimalkan keunggulan daerah yang dimiliki.

"Seperti pemanfaatan potensi kelautan, dan perikanan serta pariwisata bahari dan lainya," ucapnya.

Berikutnya, yang ketiga agar pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan sosialisasi ke wajib pajak, tentang pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewajiban untuk wajib pajak serta mendata wajib pajak di Kabupaten Natuna.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran dapat menbuat skala prioritas dari setiap kegiatan yang dimasukkan ke dalam APBD dengan menekan ke arah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Kepada Pemerintah juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan anggaran dan senantiasa melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan didalam APBD untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, dan hal lain yang pada akhirnya dapat berdampak secara hukum.

Meskipun ada beberapa masukan dan catatan, dari hasil pembahasan internal fraksi partai Golkar untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Natuna tahun 2023 menyatakan menerima, dan menyetujui rencanangan tersebut.

Baca juga: 20 Anggota DPRD Natuna Terpilih Belum Setor LHKPN, KPU Ungkap Kemungkinan Terburuk

"Kami dari fraksi Golkar menerima, dan menyetujui untuk diusulkan dalam sidang paripurna ini, agar ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Natuna," jelasnya.

Ditempat yang sama, Fraksi Partai Gerindra, Marzuki juga menyampaikan bahwa pihaknya dari Fraksi Partai Gerindra juga memiliki beberapa saran, dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pertama, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fraksi Gerindra menyampaikan, agar pelaksanaan yang sifatnya mendukung ekonomi masyarakat untuk segera dilaksanakan di awal tahun.

"Supaya dapat memberikan efek terhadap pendapat ekonomi masyarakat," terangnya.

Berikutnya, menyarankan kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD dan pajak daerah.

Selanjutnya, pihaknya dari fraksi Gerindra juga meminta kepada Bupati Natuna dan setiap OPD agar segera menerapkan Perda Nomor 15 tahun 2023 tentang pajak.

Baca juga: Reses Anggota DPRD Natuna 2024, Warga Batu Gajah Minta Bangun Jalan Hingga Pelabuhan

Serta retribusi yang sudah diturunkan melalui Perbup, agar pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi bisa bertambah secara signifikan.

"Terkait pandangan dan sikap dari partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang LPAPBD tahun 2023 dapat menerima dan menyetujui, agar ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Natuna," jelasnya.

Usai penyampaian fraksi-fraksi dan semua fraksi menyetujui, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar langsung mengetuk palu dan menutup Rapat Paripurna. (TribunBatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News