Bupati Bintan Fokus Optimalisasi Sumber Daya Alam pada Rencana Pembangunan 2025

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Bupati Bintan Roby Kurniawan memfokuskan optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dalam menyampaikan rencana pembangunannya.

Dalam penyampaian di ruang sidang Paripurna DPRD Bintan, Jumat (12/7/2024), anak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan anggota DPRD Kepri, Dewi Kumalasari itu membeberkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Selain Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bintan Roby Kurniawan pun memberikan apresiasinya kepada seluruh anggota DPRD yang sudah berkolaborasi dengan Pemda Bintan, dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Bintan.

"Penyusunan rancangan KUA PPAS TA 2025 ini mengacu pada dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah ini telah disirnergikan dengan rencana kerja Pemerintah Pusat," kata Roby Kurniawan.

Langkah itu dilakukan bertujuan untuk menyusun kerangka ekonomi daerah makro yang akuntabel dan meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi serta indikator lainnya.

Pembangunan daerah menurutnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang memiliki momentum dalam setiap pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, untuk menyangga hal tersebut diperlukan kolaborasi serta keterpaduandari kebijakan program.

"Semuanya bisa kita lakukan dengan cara menyamakan persepsi terkait program yang menjadi prioritas dan langkah yang dilakukan," ujar Roby.

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun 2025 dengan tema prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025 yaitu optimalisasi sumber daya alam, secara berkelanjutan.

Dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan yang ditunjang oleh peningkatan tata kelola Pemerintahan.

Baca juga: Profil Fiven Sumanti, Srikandi Golkar DPRD Bintan yang Raih Suara Terbanyak di Pemilu 2024

Tema tersebut berfokus pada optimalisasi sumber daya alam yang ada di daerah, penguatan ekonomi dan penguatan pengelola pemerintahan.

Semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis pada potensi daerah.

Wakil Ketua I DPRD Bintan Fiven Sumantri yang memimpin jalannya rapat menyampaikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyelenggaraan urusan daerah.