Mantan Walikota Tanjungpinang Kaget Rencana Pemko Potong TPP PNS 35 Persen

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Mantan Walikota Tanjungpinang, Rahma merespons rencana Pemko Tanjungpinang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS.

Rahma mengaku prihatin dan miris jika rencana pemotongan TPP itu benar adanya.

Ia kaget saat membaca berita ada rencana memotong TPP PNS hingga 35 persen.

"Kaget juga saya ada rencana pemotongan itu," ucapnya saat menghadiri acara di Kelurahan Batu IX, Rabu (31/7) malam.

Menurut Rahma, jika pemotongan TPP berlaku, hal ini akan berdampak kepada kondisi perekonomian di Tanjungpinang.

"Kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi," ucapnya.

Ketika memimpin dulu, kata Rahma, dengan tegas meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjaga kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat

"Bahkan waktu itu saya juga bermohon kepada DPRD untuk menjaga masalah itu, termasuk urusan gaji honorer," ungkapnya.

Rahma menegaskan, jika pemotongan TPP terjadi, ini bukan saja mempengaruhi ekonomi.

Tapi juga pada kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi selama ini, kata Rahma, kebutuhan pegawai tertutupi dari gaji dan TPP.

Baca juga: Pemko Tanjungpinang Kembali Lakukan Penghematan, Selesaikan Defisit Rp47 Miliar

Tidak ada lagi sumber pendapatan yang lain, seperti honorarium kegiatan.

"Dan bisa saja kalau kebutuhan pegawai dikurangi, dapat menimbulkan potensi pungutan liar atau pungli pada urusan pelayanan ke masyarakat," imbuhnya.

Ditanya soal pandangannya atas krisis keuangan yang menimpa pemko, Rahma mengatakan, jika berdasarkan yang dibaca di pemberitaan, defisit APBD 2024 ini akibat pemko yang salah menghitung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024.

"Itu kesalahan fatal, jika sampai salah hitung silpa, lalu belanjanya tinggi. Harusnya seimbang antara pendapatan dan belanja," ucapnya.