HMR AURA

Pilkada Kepri 2024, Aunur Rafiq Sebut Masyarakat Inginkan Perubahan

Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut dua, Aunur Rafiq mengungkapkan banyak masyarakat yang menginginkan perubahan.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Agus Tri Harsanto
Yeni Hartati
Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq. 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut dua, Aunur Rafiq mengungkapkan banyak masyarakat yang menginginkan perubahan.

Keinginan untuk mengganti pemimpin provinsi tersebut diungkapkan masyarakat ketika Rafiq berkampanye di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Lingga.

"Saya ke Tanjungpinang, Bintan dan Lingga, tinggi animo masyarakat yang menginginkan perubahan untuk mengganti pemerintah di provinsi," ujar Aunur Rafiq, saat kampanye di Kampung Sukajaya.

Menurutnya, keinginan itu muncul karena banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh oleh program pembangunan merata dari Pemprov Kepri 

"Khususnya masyarakat yang menginginkan sentuhan dan kehadiran pemimpin, yang bisa memberikan kesejukan dan ketenangan kepada mereka," ujarnya.

Hal itu pula yang membuat banyak gerakan-gerakan di media sosial (medsos) yang menginginkan perubahan dengan ganti Gubenur Kepulauan Riau (Kepri).

Bahkan Rafiq mengaku pernah merasakan adanya gerakan minta perubahan dari masyarakat, saat Pilkada Kabupaten Karimun tahun 2024.

Baca juga: Rudi-Rafiq Siap Hadapi Debat Pilkada Kepri,Rudi: Siap Tak Siap, Harus Dihadapi

"Saya juga mengalami pada Pilkada tahun 2020 saat adanya keinginan perubahan dari masyarakat. Itu kita tidak boleh marah," ujarnya.

"Gerakan itu harus menjadikan kita instrospeksi, apa yang masih kurang kita lakukan. Saat saya memimpin itu yang saya perbaiki, meskipun belum dapat semuanya," timpanya.

Adapun yang disampaikan oleh masyarakat Bintan saat kampanye diantaranya sulitnya warga lokal memperoleh pekerjaan.

Meskipun ada lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, namun anak tempatan sangat sulit menggapainya. 

Parahnya lagi, mereka harus membayar kepada para broker jika ingin bekerja di sebuah perusahaan.

"Mereka masuk ke perusahaan sangat sulit, bahkan ada yang harus membayar ke broker. Beda dengan kita di Karimun, perusahaan kita minta 70 persennya tenaga kerja lokal, itu kita tuangkan di Peraturan Bupati," ujarnya.

"Itu juga sesuai dengan misi saya memberikan pelatihan kerja kepada 3.000 anak. Walaupun belum penuh tapi sudah 2.000 lebih, nyata ada di Disnaker," timpanya.

Selain itu masyarakat juga mengeluhkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved