Debat Paslon Pilkada Anambas di Batam, Neko Singgung Polemik PT KJJ di Pulau Jemaja

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Calon Bupati Anambas nomor 4, Neko Wesha Pawelloy menyinggung polemik keberadaan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) saat debat paslon Pilkada Anambas 2024 di Batam, Kamis (31/10) malam.

Mantan Wakil Bupati Lingga itu menyinggung polemik PT KJJ setelah moderator membacakan pertanyaan dari panelis terkait penegakan hukum.

Menurut Neko, penegakan hukum penting untuk memberikan kepastian, termasuk jaminan kepada investor yang hendak menanamkan modalnya di Anambas.

Keberadaan investor pula yang menurutnya meningkatkan perekonomian Anambas, sehingga tidak hanya bertumpu pada APBD.

Buat yang belum tahu, PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) berencana berinvestasi dengan menanam pohon karet di lahan seluas ribuan Hektare di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri.

Baca juga: KPU Terima 36.024 Lembar Surat Suara Pilkada Anambas 2024

Sebagian warga Anambas di Jemaja menolak rencana perusahaan yang menurut mereka hanya ingin mengambil kayu hutan Pulau Jemaja.

Aksi penolakan pun pecah pada Juni 2017, dimana sejumlah alat berat milik perusahaan dibakar massa.

Berita seputar PT KJJ Dapat Dilihat DI SINI

"Tentu kita masih ingat terkait PT KJJ di Anambas," ucap Neko, anak Calon Bupati Lingga, Alias Wello itu.

Menanggapi pernyataan Neko Wesha Pawelloy, calon Bupati Anambas nomor urut 1, Rusli Effendi mengungkap jika mereka memiliki rencana program Perda Hukum Adat.

Menurutnya, Perda Hukum Adat ini memberi kepastian sehingga konflik dapat dihindari.

Dalam kesempatan yang diberikan kepadanya, ia juga menyinggung soal Sumber Daya Manusia (SDM).

Neko Wesha Pawelloy kembali menanggapi rencana program Rusli Effendi terkait Perda Hukum Adat.

Baca juga: Batam Lokasi Debat 4 Paslon Pilkada Anambas 2024, KPU Spill 18 Sub Tema Debat Pibup Anambas

Dengan tegas, Neko menyebut agar rencana program Perda Hukum Adat itu dikaji ulang.

"Setahu kami, tujuh kabupaten dan kota belum ada. Dalam kesempatan ini, mari sama-sama menjaga kondusifitas untuk Pilkada. Khususnya untuk penegakan hukum," ucapnya.