UMK Karimun 2025
Penetapan UMK Karimun 2025 Tunggu Aturan Pusat
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri) untuk menentukan UMK Karimun 2025
Penulis: Yeni Hartati | Editor: Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri).
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Dessi Suslawati mengatakan belum melakukan pembahasan terkait formulasi perhitungan.
"Belum keluar aturan baru dari pusat, kami diminta menunggu," ujar Dessi dengan singkat melalui pesan Whatsapp, Jumat (8/11/2024).
Disinggung, mengenai kapan pihaknya akan melakukan rapat bersama dewan pengupahan untuk membahas usulan UMK Karimun 2025.
Baca juga: APINDO Tunggu Aturan Kemnaker terkait UMK Batam 2025: Saat Ini Belum Ada Kemajuan
"Kami masih menunggu aturan baru keluar terlebih dahulu, baru kami bisa menentukan tanggalnya," ujarnya.
Namun, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya pengumuman UMP akan di umumkan oleh Gubernur setiap provinsi pada 21 November 2024 mendatang.
Dikutip dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, terkait pengupahan akan lebih memprioritaskan kesepakatan dari Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit dalam penetapan formulasi pengupahan.
Meskipun begitu dalam Peraturan Menteri terkait pengupahan masih akan dibahas dan masih ada produk hukum yang harus diharmonisasi. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)
Gadis Remaja Dipaksa Layani Nafsu Liar Abang Kandung, Korban Dirudapaksa Setiap Hari dan Kini Hamil |
![]() |
---|
Api Lahap 8 Hektar Lahan di Ranai Saat Panas Terik, Damkar Natuna Kerahkan 2 Armada |
![]() |
---|
MTs Negeri Lingga Siapkan Dua Pelajar Ikuti Olimpiade Matematika Tingkat Provinsi |
![]() |
---|
Istri di Bintan Tewas oleh Suami, Saudara Korban Ungkap Percakapan via Telepon Dua Hari Lalu |
![]() |
---|
Kasus Penganiayaan WNA Tiongkok di Batam, Ketua RT dan Sekuriti Perumahan Marina Park Beri Kesaksian |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.