20 Kawasan Mandiri Pangan Prioritas di Karimun Masih Terkendala Lahan hingga Listrik

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun bersama Kodim 0317/TBK menggelar rapat koordinasi membahas perkembangan pembangunan Kawasan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDKMP), sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun, Rabu (10/6/2026).

Dari target 71 titik KDKMP yang direncanakan di Karimun, saat ini sebanyak 20 titik telah menjadi prioritas pembangunan.

Dari jumlah tersebut, empat titik sudah selesai 100 persen dan hanya tinggal tahap penyempurnaan. Sementara 16 titik lainnya masih dalam proses pembangunan dengan progres antara 34-80 persen.

Bupati Karimun, Ing H Iskandarsyah, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala yang muncul agar pembangunan KDKMP dapat berjalan sesuai target.

"Kita cari solusi bersama. Jika ada kendala lahan, pemerintah daerah akan membantu. Pembagian tugas juga sudah jelas. Kodim bertugas membangun fisik, sedangkan Pemda dan pemerintah desa menyiapkan lahannya," kata Iskandarsyah. 

Sementara itu, Komandan Kodim 0317/TBK Letkol Inf Andit Franata mengatakan, pembangunan KDKMP di wilayah kepulauan memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan daerah daratan.

Ia mengatakan proses pengangkutan material, keterbatasan alat transportasi, hingga jumlah tenaga kerja yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, beberapa lokasi juga membutuhkan proses pemerataan tanah atau cut and fill yang memerlukan waktu cukup lama.

Tak hanya itu, ketersediaan air bersih dan pasokan listrik juga masih menjadi kendala di sejumlah lokasi, terutama di wilayah pulau.

“Untuk listrik, sebagian besar terkendala daya yang belum mencukupi. Namun pihak PLN sudah menyatakan siap membantu. Sedangkan untuk kebutuhan air, meski bukan tugas utama kami, Kodim tetap akan membantu mencarikan solusi di lapangan,” ujar Letkol Inf Andit Franata. 

Terkait masalah lahan yang belum tersedia di beberapa desa dan kelurahan, pihak Kodim menyarankan agar pemerintah desa terlebih dahulu memanfaatkan lahan milik instansi lain, melalui proses koordinasi dan perizinan resmi.

Apabila upaya tersebut tidak berhasil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun siap membantu mencarikan atau memfasilitasi pengadaan lahan yang terjangkau dan strategis agar pembangunan KDKMP tetap dapat dilanjutkan.

Hingga saat ini, belum ada satu pun kawasan KDKMP yang resmi beroperasi.

Pemerintah daerah dan Kodim masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Lokasi yang telah selesai dibangun nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari pemerintah pusat. (TribunBatam.id/Fairozzamani)