Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sistem zonasi sekolah sarat masalah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepala dinas pendidikan se-Indonesia mengkaji kembali sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Gibran mengatakan demikian saat membuka  rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

"Jadi intinya Bapak-Ibu, ini [zonasi] mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan," kata Gibran.

Bahkan Gibran mempunyai pengalaman terkait sistem zonasi sekolah semasa menjabat Wali Kota Solo.

Ia bercerita pernah mengajukan komplain kepada Menteri Pendidikan Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim terkait masalah zonasi.

Komplain itu ia layangkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Namun, komplain yang dilayangkan melalui surat pada 11 Juli 2024 itu tidak dibalas oleh Nadiem.

"Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," tuturnya.

Ia lantas membandingkan kinerja eks Mendikbud Nadiem dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.

"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang kita langsung koordinasi, dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.

Menurut putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu, zonasi PPDB sebetulnya memiliki tujuan yang baik. Namun, Gibran menilai tidak seluruh wilayah cocok dengan sistem itu.

Ia pun menekankan agar kondisi pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting selain fasilitas yang belum merata. Ia pun meminta agar ada jalan keluar atas permasalahan sistem zonasi.

"Jadi zonasi sekali ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," jelasnya.(*)