KPU Batam Tak Lanjutkan Debat Kedua Pilkada 2024, Ganggu Partisipasi Pemilih di Pilwako?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Keputusan KPU Batam untuk tidak melanjutkan debat kedua paslon Pilkada 2024 menuai berbagai tanggapan dari pengamat politik. 

Langkah KPU Batam untuk tidak melanjutkan debat kedua Pilkada 2024 tersebut dinilai berdampak pada kualitas demokrasi dan pemahaman publik terhadap visi dan misi para kandidat.

Pengamat Politik sekaligus Akademisi dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Linayati Lestari mengatakan, situasi ini menyedihkan dan mengecewakan banyak pihak.

Terutama masyarakat pemilih yang kehilangan momentum untuk memahami gagasan para kandidat.

"Cukup menyedihkan hari ini, saya bilangnya menyedihkan ya. Karena mengecewakan banyak pihak, terutama masyarakat pemilih, konstituen mereka, dan forum debat itu sendiri," ujar Linayati saat ditemui di lokasi debat publik Pilwako Batam 2024 belum lama ini.

Menurutnya, situasi ini juga memperlihatkan adanya miskomunikasi dan kurangnya persiapan dari pihak terkait. 

Baca juga: Tim NADI Ambil Langkah Hukum Lawan Penyebar Hoaks di Pilkada Batam 2024

"Artinya sebelum debat itu sudah pasti ada pembahasan dengan pasangan calon. Semua persiapan harusnya sudah fix. Namun tiga hari sebelum pelaksanaan, yang terjadi di hari H berbeda sekali," imbuhnya.

Linayati juga menilai, gagalnya pelaksanaan debat ini dapat memengaruhi perilaku dan partisipasi pemilih.

"Tentu memengaruhi. Kalau biasanya perubahan itu sekitar 2-3 persen, hari ini bisa saja lebih, sekitar 3-5 persen. Pemilih yang tadinya belum menetapkan pilihannya bisa berubah melihat kondisi ini," tambahnya.

Dalam hal ini ia juga meminta antisipasi oleh KPU, ia menuturkan seharusnya KPU memiliki rencana cadangan atau Plan B untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. 

Ketidaksiapan ini jelas mengecewakan publik.

Baca juga: Paula Verhoeven Ikut Kampanye ASLI di Batam, Ajak Warga Pilih Paslon Nomor Urut 2

Menurutnya, dari awal sudah diputuskan, jika tidak ada debat maka langkahnya seperti apa.

"Tadi kan kita lihat ada model semacam rakor seperti itu di hari H, seharusnya kan rakor dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan ini. Paling pun di hari H debat itu bicara secara teknis saja sebenarnya," ungkapnya.

Linayati tak menampik jika asumsi di masyarakat bahwa KPU Batam kurang netral. 

Apalagi melihat situasi yang terjadi.