Presiden PKS Pilih Kepri Jadi Provinsi Pertama yang Dikunjungi di Luar Pulau Jawa

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf memilih Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi pertama yang dikunjunginya di luar Pulau Jawa usai dilantik sebagai Presiden PKS.

Kunjungan Yusuf ke Kepri ini merupakan kunjungan kerja (kunker) sebagai anggota DPR RI sekaligus mengunjungi kader PKS dan pengurus DPW PKS baru periode 2025-2030.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, ikut menyambut kedatangan Yusuf di Kepri. 

Ia pun mengucap syukur, Kepri menjadi daerah pertama di luar Pulau Jawa yang dikunjungi Yusuf dalam kapasitasnya sebagai Presiden PKS sekaligus anggota DPR RI.

"Alhamdulillah, Pak Presiden memulai kunjungan kerja ke daerah dari Kepri. Ini tanda Pak Presiden menaruh perhatian terhadap Kepri," kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8/2025). 

Anggota DPRD Dapil Kepri VI Batam (Nongsa, Bulang, Sei Beduk dan Galang) itu melanjutkan, selain mengunjungi pengurus DPW PKS dan para kader, Yusuf juga mencicipi produk-produk UMKM di Kepri.

Menurutnya, Yusuf sangat menyukai olahan hasil produksi laut.

"Pak Presiden mencicipi camilan yang bahan bakunya ikan dari nelayan. Hasil produksi kelompok UMKM nelayan seperti luti gendang, kerupuk, keripik, bolu, dan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri itu berharap, Yusuf dapat menugaskan Anggota Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan pembangunan di Kepri.

"Kita tentunya berharap Pak Presiden bisa memperjuangkan pembangunan Kepri di pusat," harapnya.

Wahyu pun menitipkan RUU Daerah Kepulauan yang hingga kini tak kunjung disahkan.

Menurutnya, semua kekuatan ini harus menggunakan kekuatan politik dan gencar melakukan lobi-lobi agar RUU yang sudah masuk Prolegnas 2021 itu segera disahkan.

"Kepri harus menggesa pemerintah pusat melalui RUU Daerah kepulauan. Kalau bisa kompak lah seluruh DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota," tuturnya.

RUU Daerah Kepulauan adalah mimpi masyarakat Kepri bersama 7 Provinsi lain, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Bagi Wahyu, otonomi daerah Kepri saat ini belum lengkap tanpa RUU Daerah Kepulauan. UU 23 Tahun 2014 belum berpihak kepada wilayah kepulauan.