Anggota DPRD Kepri Minta SPAM di Bintan Dikelola Swasta: Biar Lebih Optimal

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - DPRD Provinsi Kepri meminta pengelolaan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) di Bintan diserahkan ke swasta.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin bahkan berharap penyerahan SPAM ke swasta bisa segera dilakukan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik.

Menurut Wahyu Wahyudin, dengan dikelola swasta, pembangunan SPAM di Pulau Bintan juga akan cepat terlaksana.

"Pemprov perlu jajaki dengan investor. Tawarkan ke swasta biar cepat, karena kalau menunggu pemerintah pusat prosesnya akan lebih lama," kata Wahyu Wahyudin, Kamis (12/12/2024).

Wahyu Wahyudin mengatakan, saat ini jumlah pelanggan SPAM di Tanjungpinang sudah mencapai 20 ribu pelanggan, namun mereka belum mendapat layanan air yang maksimal.

"Pelanggan di Tanjungpinang 20 ribu orang, belum di Bintan. (Serahkan ke Swasta) Biar (pelanggan) cepat terlayani (dengan baik)," kata Anggota DPRD Kepri yang sudah dua periode itu.

Wahyu mengatakan pengelolaan SPAM oleh pihak swasta akan lebih terjamin, sehingga warga bisa terlayani dengan optimal.

Baca juga: Ketua DPRD Kepri Minta Regulasi Pemanfaatan Lahan di Batam Diperbaiki

Menurut Wahyu, air bersih ada kebutuhan dasar warga dan penunjang investasi di Kepri khususnya Pulau Bintan.

"Air kebutuhan dasar manusia, dan penunjang investasi."

"Ada investor yang ingin investasi tapi mengurungkan niatnya karena tidak ada air," katanya.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad pernah meminta Kementrian PUPR melanjutkan pembangunan Waduk Kawal. 

Pembangunan Waduk Kawal terkait dengan SPAM regional antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. 

Balai Wilayah Sungai Sumatera I tahun 2024 telah memasang transmisi sepanjang 1 km dengan anggaran sebesar Rp21 miliar.

Baca juga: Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin berharap Kepri Tetap Jadi Pintu Masuk Impor 7 Komoditas

Ansar meminta Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumberdaya Air melanjutkan pembanguan transmisi sepanjang 21,6 km, sedangkan Dirjen Cipta Karya mengalokasikan anggaran untuk pemasangan instalasi pipa. 

Akan kesepakatan lima pihak yakni Dirjen Cipta Karya, Dirjen Sumberdaya Air, Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan.

"Nanti akan disiapkan berita acara nota kesepahaman (MoU) terkait apa yang akan dilaksanakan masing-masing pihak," jelasnya, Rabu (11/12/2024).

Dalam Hal ini Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan menyiapkan offtaker (pembeli air) dan sambungan rumah (SR)warga yang menjadi pelayanan kab/kota.

Sedangkan Pemprov Kepri melanjutkan jaringan distribusi utama (JDU) di wilayah Kota Tanjungpinang secara bertahap. 

"Pada tahun anggaran 2023 lalu Pemprov telah menganggarkan Rp14 miliar," katanya.

( tribunbatam.id )