Amsakar Achmad Minta OPD Batam Selesaikan SPj Tahun Sebelumnya: Jangan Nanti Bawa Nama Pimpinan

Walikota Batam, Amsakar Achmad meminta OPD menyelesaikan SPj tahun sebelumnya. Ia tak mau ada pekerjaan tersisa membawa nama pimpinan sekarang.

|
Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Ucik Suwaibah
AMSAKAR ACHMAD - Walikota Batam terpilih, Amsakar Achmad saat ditemui usai upacara hari jadi Batam ke-195 di alun-alun Engku Putri Kota Batam, Rabu (18/12/2024). Ia meminta OPD untuk menyelesaikan SPj tahun-tahun sebelumnya,sebelum masa transisi kepemimpinan kepala dan wakil kepala daerah berganti. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Walikota Batam terpilih, Amsakar Achmad meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahun-tahun sebelumnya.

Ini menurut Amsakar Achmad penting agar jangan ada pekerjaan yang tersisa saat transisi pemerintahan nanti.

Sebagai informasi, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih berdasarkan rapat pleno KPU Batam, Kamis (6/2).

Tepatnya setelah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan hasil Pilkada Batam yang diajukan tim Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (NADI).

"Pastikan SPj tahun-tahun kemarin itu selesai. Jangan ada pekerjaan yang tersisa yang nanti bawa-bawa nama pimpinan sekarang," tegasnya, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Amsakar - Li Claudia Ajak Warga Batam Bersatu Usai Pilkada, Sudahi Perbedaan

Pemerintah Kota (Pemko) Batam menurutnya juga melakukan efisiensi anggaran sama seperti sejumlah daerah lain di Indonesia.

Amsakar Achmad yang kini masih menjabat Wakil Wali kota Batam itu menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan agar tata kelola anggaran lebih optimal.

"Apa boleh buat, di era kami, kita sedang melakukan pengetatan ikat pinggang. Tapi ini dimaksudkan agar tata kelola anggaran lebih banyak terkelola untuk kepentingan publik," ujar Amsakar.

Walikota Batam terpilih ini menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Tujuannya agar daerah lebih selektif dalam penggunaan anggaran, terutama dalam mendukung program prioritas nasional.

Baca juga: Pelantikan Walikota Batam 20 Februari di Istana Negara, Amsakar Achmad: Tak Ada Persiapan Khusus

Selain itu, Amsakar meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan nasional Presiden Prabowo dapat dipercepat.

"Saya minta agar MBG ini betul-betul harus kita push. Kalau laporan yang diterima baru beberapa dapur, sekarang harus dikejar. Kalau tidak salah, masih butuh sekitar 20 dapur lagi," ungkapnya.

Untuk memastikan program ini berjalan, ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan memberikan perhatian khusus.

"Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas 50 persen perjalanan dinas dan beberapa biaya lain yang dinilai tidak produktif. Yang penting, anggaran yang terkumpul bisa digunakan untuk masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin Hamid sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh OPD ditargetkan menyelesaikan tahapan efisiensi anggaran hingga 10 Februari 2025.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved